Mangkir, Kejari Palembang Tetapkan Mantan PLT Kepala Dinas PMD Sumsel Sebagai DPO

Reporter: Fad |

Editor: Yogie |

Rabu , 28 May 2025 - 07:51

Foto: Fad - DPO: Konferensi pers Kejari Palembang menetapkan DPO terhadap Wilson mantan Plt Kepala Dinas PMD Sumsel, Senin, 26 Mei 2025--

"Sampai ke lubang semut pun akan kami cari. Tidak ada ruang aman bagi pelaku korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, nama Wilson mencuat dalam sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan seragam batik untuk perangkat desa se-Sumsel pada tahun anggaran 2021.

Dalam dakwaan tersebut, disebutkan bahwa Wilson diduga menerima aliran dana sebesar Rp50 juta dari proyek bermasalah tersebut.

Sementara itu, Agus Sumantri yang merupakan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sumsel periode 2020–2025 sekaligus makelar proyek, menerima bagian terbesar senilai Rp156,4 juta.

Joko Nuraini, selaku subkontraktor, menerima Rp403,9 juta dan Priyo Prasetyo yang merupakan ASN Dinas PMD Sumsel, menerima Rp5 juta.

Selanjutnya dengan modus operandi dalam kasus ini diduga melibatkan praktik mark-up anggaran dalam pengadaan pakaian batik yang nilainya tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Proyek ini awalnya digagas sebagai bagian dari program seragam batik perangkat desa yang dicanangkan oleh Gubernur Sumsel kala itu, namun berujung menjadi ladang korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp871,3 juta.

Dalam perkembangan sidang, sejumlah fakta mencuat ke permukaan, termasuk aliran dana yang tidak hanya mengalir ke para terdakwa utama, namun juga diduga melibatkan pejabat lain, termasuk Wilson. Paket wisata Sumatera Selatan

mangkir, kejari palembang tetapkan mantan plt kepala dinas pmd sumsel sebagai dpo                            okutmurpos - kejari palembang resmi menetapkan mantan pelaksana tugas (plt) kepala dinas pmd sumsel wilson sebagai daftar pencarian orang (dpo) setelah mangkir berulang kali dari panggilan penyidik.
 
penetapan status dpo ini diumumkan langsung oleh kepala kejari palembang hutamrin sh mh didampingi mantan kasi intel kejari oku timur arjansyah akbar sh mh msi dalam konferensi pers yang digelar pada senin, 26 mei 2025. 
 
kepala kejari palembang menyebutkan, penetapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat tiga orang terpidana, yaitu agus sumantri, joko nuraini, dan priyo prasetyo.
 
"dari hasil pengembangan penyidikan terhadap ketiga terpidana sebelumnya, penyidik menemukan bukti kuat keterlibatan wilson selaku plt kepala dinas pmd sumsel dalam perkara ini. sejak agustus 2024, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka," bebernya.
menurutnya, kejaksaan negeri (kejari) palembang terus menunjukkan keseriusannya dalam mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sumatera selatan.
 
"sejak penetapan sebagai tersangka, wilson tidak pernah memenuhi panggilan penyidik secara kooperatif, bahkan ketika dipanggil kembali dengan status tersangka, wilson hanya mengirimkan surat keterangan sakit, namun keberadaannya justru tidak diketahui hingga saat ini," jelasnya.
 
oleh sebab itu, karena terus menghindar dan tidak kooperatif kejari palembang resmi menetapkannya sebagai dpo. "kami meminta masyarakat yang mengetahui keberadaannya untuk segera memberikan informasi kepada pihak kejari palembang," tegasnya.
 
kejari juga telah meminta bantuan dari bidang intelijen kejaksaan agung untuk turut melacak dan menangkap wilson sekaligus menghimbau agar tersangka segera menyerahkan diri.
 
"sampai ke lubang semut pun akan kami cari. tidak ada ruang aman bagi pelaku korupsi," ujarnya.
 
sebelumnya, nama wilson mencuat dalam sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan seragam batik untuk perangkat desa se-sumsel pada tahun anggaran 2021. 
dalam dakwaan tersebut, disebutkan bahwa wilson diduga menerima aliran dana sebesar rp50 juta dari proyek bermasalah tersebut.
 
sementara itu, agus sumantri yang merupakan ketua persatuan perangkat desa indonesia (ppdi) sumsel periode 2020–2025 sekaligus makelar proyek, menerima bagian terbesar senilai rp156,4 juta.
 
joko nuraini, selaku subkontraktor, menerima rp403,9 juta dan priyo prasetyo yang merupakan asn dinas pmd sumsel, menerima rp5 juta.
 
selanjutnya dengan modus operandi dalam kasus ini diduga melibatkan praktik mark-up anggaran dalam pengadaan pakaian batik yang nilainya tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
proyek ini awalnya digagas sebagai bagian dari program seragam batik perangkat desa yang dicanangkan oleh gubernur sumsel kala itu, namun berujung menjadi ladang korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar rp871,3 juta.

gunakan dana desa untuk kebutuhan pribadi, mantan kades ditetapkan tersangka korupsi 
eks ketua bawaslu oku timur ghufron divonis 2 tahun, kejari ajukan banding

dalam perkembangan sidang, sejumlah fakta mencuat ke permukaan, termasuk aliran dana yang tidak hanya mengalir ke para terdakwa utama, namun juga diduga melibatkan pejabat lain, termasuk wilson. paket wisata sumatera selatan
 
kini, dengan penetapan wilson sebagai dpo, kejari palembang menegaskan komitmennya dalam menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu. 
 
langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa upaya pemberantasan korupsi di sumsel akan terus digencarkan.
"kami tidak akan berhenti sebelum semua yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," tandas hutamrin.(fad)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKUTIMURPOS EDISI KAMIS, 26 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan