Tingkatkan Lifting Migas, Percepat Perizinan

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan akan mempercepat perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang kini masih dalam proses. 

Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai target lifting migas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar 605 ribu barel per hari, yang juga menjadi program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan energi.

"Kita semua tahu bahwa salah satu program prioritas dalam Asta Cita Bapak Presiden yaitu adalah kedaulatan energi. Sudah barang tentu ini bukan hanya menjadi slogan, tapi ini merupakan cita-cita mulia dari negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo," ujar Bahlil pada gelaran CEO Forum 2025 di Kantor SKK Migas Jakarta, Rabu (30/7).

Bahlil menginginkan potensi migas dengan seluruh konsesi yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan lifting. Adapun dari 128 cekungan, baru terdapat 20 cekungan yang berproduksi. 

Hal ini mengindikasikan masih banyak potensi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Kemudian, masih banyak Wilayah Kerja (WK) yang sudah memiliki Plan of Development (POD), namun tidak berjalan.

BACA JUGA:Gelar Pesantren Awards pada Puncak Hari Santri 2025

BACA JUGA:Generasi Muda Jadi Penggerak Utama Transisi Industri Hijau

Maka dari itu, sesuai arahan dari Presiden Prabowo, Bahlil akan bekerja sama dengan KKKS untuk mencari terobosan dalam rangka peningkatan lifting, termasuk mencari akar permasalahan apabila terjadi perlambatan dalam perizinan, sekaligus mempercepat prosesnya.

"Saya akan turun membantu Bapak Ibu semua untuk proses perizinan. Tapi saya mohon bagi yang sudah selesai izinnya, dan atau yang tidak ada persoalan lagi, tolong segera jalan. Kalau tidak maka kami akan melakukan langkah-langkah yang terukur. Sudah barang tentu by regulasi," ungkap Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga berpesan agar ada pemberdayaan bagi masyarakat daerah. Pembinaan dan pemberian kesempatan bagi masyarakat setempat menjadi krusial agar keberadaan kekayaan migas di daerah memberikan dampak positif. 

Terkait dukungan fiskal untuk mewujudkan proyek hulu migas yang ekonomis, Bahlil menyampaikan saat ini sudah tidak masalah gross split ataupun cost recovery karena Internal Rate of Return (IRR) sudah dibuat ekonomis.

Pada CEO Forum 2025, para pimpinan tertinggi (CEO) KKKS industri hulu Migas kembali menegaskan komitmennya untuk dapat mencapai target lifting minyak dan gas 2025. 

BACA JUGA:Berawal Dari Proyek Mahasiswa, Kumora Cookies Melejit Jadi UMKM Sukses Berkat Rumah BUMN BRI Jakarta

BACA JUGA:Jadikan Pariwisata Sebagai Pilar Pembangunan