Penerapan Pajak Undian Berhadiah 10 Persen, Mensos: Disalurkan untuk Masyarakat

Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa setiap penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) diwajibkan menyetor 10% dari nilai hadiah kepada Kementerian Sosial. 

Dana yang terkumpul, mencapai Rp140 miliar hingga Rp150 miliar per tahun, digunakan untuk program-program peningkatan kesejahteraan sosial seperti pengadaan air bersih, perbaikan rumah tidak layak huni, dan pembangunan infrastruktur di daerah yang membutuhkan.

“Siapapun yang menyelenggarakan undian gratis berhadiah. Baik perusahaan atau yayasan atau masyarakat luas. Penyelenggaranya harus memberikan 10% dari nilai undian gratis itu,” ujar Mensos Gus Ipul pada acara acara Sinergi Kemensos dengan Stakeholders dan Peluncuran Aplikasi SIM UGB-PUB, di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta.

Dikatakan Mensos Gus Ipul, masyarakat dapat mengajukan diri untuk mendapatkan manfaat dari dana yang dikumpulkan melalui UGB. Selanjutnya Kemensos  melakukan asesmen untuk menentukan kelayakan dan memberikan persetujuan. 

BACA JUGA:Gelar Nikah Massal Gratis Tujuh Hari

BACA JUGA:Refleksi dan Proyeksi 2025, Menag: Kerukunan Adalah Kebanggaan Kita

UGB telah mampu mendanai penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial, seperti pengembangan ekonomi masyarakat, pelatihan keterampilan, penanggulangan bencana alam dan kemanusiaan, hingga penyediaan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat.

Untuk itu, Mensos Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada lima lembaga dengan sumbangsih terbesar yaitu PT. Bank Centra Asia, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Danamon Indonesia, PT. Telekomunikasi Seluler, dan PT. Santos Abadi. 

“Misalnya BRI tadi itu yang terbesar, lebih dari Rp30 miliar yang diberikan atau yang disetorkan ke kas Kemensos,” katanya. 

Sementara itu, Mensos Gus Ipul memastikan pengelolaan dana dari UGB dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Penerimaan dana dari UGB diperiksa oleh internal Kemensos melalui inspektorat jenderal, dan diaudit oleh BPK dan BPKP.