Tanah dan Bangunan RA Diklaim Pihak Yayasan, Masyarakat Kampung I Gelar Aksi Protes

Reporter: Deo |

Editor: Yogi |

Sabtu , 14 Sep 2024 - 06:04

Masyarakat Kampung I, Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan kompak menggelar aksi protes, Jumat 13 September 2024. --

tanah dan bangunan ra diklaim pihak yayasan, masyarakat kampung i gelar aksi protes                            buay madang, koranokutimurpos.id  - tanah dan bangunan sebuah radhatul atfhal (ra) atau setingkat paud kampung i, desa sukaraja, kecamatan buay madang, kabupaten oku timur yang dulu dibangun masyarakat secara swadaya, ternyata di klaim pihak yayasan.
hal tersebut memicu masyarakat kampung i, desa sukaraja, kecamatan buay madang, kabupaten oku timur, sumatera selatan kompak menggelar aksi protes, jumat 13 september 2024. 
aksi protes itu pula buntut dari gugatan dari yayasan pengelola radhatul atfhal (ra) atau setinggkat paud kampung i, desa sukaraja, kecamatan buay madang, kabupaten oku timur ke pengadilan negeri baturaja, terhadap warga. 
dalam gugatan pihak yayasan itu, ada tiga nama tergugat yakni h ahmad dawam, ahli waris. kemudian tukiman ketua kelompok yasinan miftahul huda, dan sugiarno kadus i desa sukaraja.
sunardi salah satu perwakilan masyarakat jamaah miftahul huda kampung satu desa sukaraja, kecamatan buay madang  menceritakan bahwa gugatan tersebut tanpa dasar dan jauh dari fakta.
baca juga:bupati oku timur lepas ssb martapura old star ikuti turnamen indonesia dream come true 
karena menurutnya bahwa bangunan sekolah ra tersebut dibangun atas swadaya masyarakat.
"sejarahnya, bahwa sekitar tahun 1992-1993 lalu masyarakat setempat secara membangun gedung kecil sekitar ukuran 6x8 meter," katanya saat diwawancarai awak media jumat (13/09/2024).
lehih lanjut ia menyampaikan,  bahwa bagunan itu dibangun untuk tempat anak-anak mengaji.
sementara tanah di bagunan itu milik kh soheh, ayah dari h ahmad dawam, yang diwakafkan untuk dibangun tempat mengaji. 
selesai dibangun, pihak yayasan kemudian hadir di lingkungan tersebut membuka tempat mengaji sistem iqroq. 
"awalnya mereka (pihak yayasan) menggunakan numpang rumah warga sebagai tempat mengaji. kemudian pindah ke musola miftahul huda (sekarang masjid)," ujarnya.
baca juga:kejurda lamkari seri ii digelar, perebutkan piala bupati oku timur
"karena ada bangunan itu di depan masjid maka oleh warga diizinkan menumpang di bangunan tersebut," cerita sunardi, didampingi kuasa hukum mereka herwani sh dan ari wibowo sh mh.
selanjutnya dengan berjalannya waktu, tempat mengaji tersebut menjadi ra atau paud-nya di bawah kemenag.
"seiring waktu pula pihak yayasan melakukan renovasi, yakni ganti atap, cat dan lantai keramik," bebernya. 
lalu belakangan ini terhembus kabar bahwa tanah dan bangunan tersebut mau diambil alih oleh pihak yayasan.
"secara diam-diam pihak yayasan melakukan pengukuran. sehingga warga tidak terima, karena kami yang membangun bangunan ra tersebut," jelas sunardi lagi. 
kemudian saat ini warga setempat menuntut gedung dan bangunan ini dikembalikan lagi ke masyarakat dan difungsikan lagi sebagai tempat mengaji.
sementara,  ahmad dawam, yang merupakan ahli waris dari tanah wakaf tersebut, mengatakan, karena adanya isu mau diambil alih, dirinya mencoba melakukan mediasi. 
baca juga:peringat hari olahraga nasional, bupati oku timur enos bagi-bagi penghargaan untuk atlet
hanya saja beberapa kali dipanggil pihak yayasan tidak datang untuk mediasi.
"kita sudah coba untuk bicara baik-baik. namun tidak datang," katanya. 
karena tidak mau diajak diskusi, lanjut ahmad dawam, malah muncul somasi, dari pihak yayasan.
setelah adanya somasi itu banguan ra tersebut dipagar atau diblokade oleh warga. 
"setelah ada somasi, setelah itu, tiba-tiba pihak yayasan menggugat ke pengadilan," cerita ahmad dawam. 
dia mengatakan dalam gugutan oleh pihak yayasan itu, selain ingin menguasai tanah dan bangunan juga meminta ganti rugi hingga rp 1 milliar. 
"pihak yayasan merasa kalau tanah dan bangunan itu adalah wakaf dari ayah saya (soheh alm) kepada pimpinan yayasan (soleh alm)," bebernya. 
baca juga:lapas martapura gelar razia gabungan, wujudkan lapas bersih
padahal, lanjutnya, pihak yasanan juga tidak bisa menunjukan dokumen atau bukti hibah atau wakaf yang atau surat perjanjian antara kedua belah pihak. 
"mereka (yayasan) mengaku penyerahan itu secara lisan. saya pernah tanya ke ibu saya sebelum ibu saya meninggal tahun 2021, bahwa tidak pernah ayah saya menyerahkan tanah dan bangunan ke pihak yayasan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKUTIMURPOS EDISI MINGGU, 15 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan