Perubahan Statuta PSSI, Daerah Akan Jadi Ujung Tombak Sepak Bola Nasional

KORANOKUTIMUPOS - Kongres Biasa PSSI 2025 yang berlangsung Rabu (4/6/2025) di Jakarta menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya adalah perubahan Statuta PSSI yang akan memberikan peran yang lebih besar kepada daerah, terutama kepada Asosiasi Provinsi PSSI (Asprov), Asosiasi Kota (Askot) dan Asosiasi Kabupaten (Askab) yang merupakan perpanjangan tangan PSSI untuk membangun sepakbola nasional secara merata di nusantara.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir kepada media seusai Kongres Biasa PSSI mengatakan ada tiga poin besar perubahan statuta, yang sebelumnya Statuta 2019 diubah menjadi Statuta 2025.

"Yang terpenting dalam perubahan statuta itu bahwa peran sepak bola nasional sekarang tidak hanya bergantung hanya di nasional itu sendiri, tetapi kita berharap justru sekarang ujung tombaknya ke daerah-daerah," lanjutnya.

Karena itu peran Asprov dalam statuta baru ini sangat kuat, lanjut Erick, ketua Asprov PSSI tetap pemilihan terbuka. Lalu untuk membangun infrastrukturnya, pimpinan Asprov PSSI akan menunjuk yang namanya ketua Askot PSSI dan Askab PSSI .

"Selama ini ketika kita membangun sepak bola di daerah-daerah, sulit sekali koordinasi antara Asprov dan juga Kota. Dengan sekarang bersinergi seperti ini, ketika bicara nantinya liga 4, itu akan di kota-kota selama 4 bulan. Lalu nanti juaranya liga 4 akan naik ke provinsi, itu kita putar ke liga 3. artinya apa, ada kesinambungan dan fleksibilitas," ujarnya.

Erick mencontohkan misalnya Bali, ada 9 kabupaten/kota, jumlah klubnya ada 50. Tapi hanya ada 2 kota yang punya klub 14, artinya klub di 7 kota yang lain tidak cukup untuk melakukan kompetisi. Jika Asprov dan Askot itu bisa bekerja sama, akan ada terobosan keputusan, liga 4 tetap jalan.

BACA JUGA:Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik ke 122 Dunia

"Contoh ketika Denpasar 14 klub, satu kota lainnya 14 klub, yang 7 kota jumlahnya 22 klub, mereka bisa bersatu menjadi satu payung tidak ada ego sektoral. Mereka juga bisa bersepakat, bahwa liga 3 Provinsi itu mau 16 klub, akhirnya mereka bikin kuota. Denpasar 3 misalnya, kota lain 3, lalu 22 klub diwakili 8 klub, jadi totalnya 14, berputar lagi liga 3," jelasnya .

"Fleksibilitas ini selama ini sulit terjadi. Ada satu pulau di Kalimantan Timur lebih dekat dengan Kalimantan Utara, apa solusinya? Apa kita diamkan mereka tidak main bola, jarak lima jam? kalau asprov dan askot bersatu, mereka bisa tukar supaya wilayah itu tidak masuk Kalimantan Timur tapi Kalimantan Utara karena jarak tempuhnya, semua karena biaya," imbuhnya.

"Kita ini 17.000 Kepulauan, ujung satu ke lain 8 jam. Kalau kita stigmanya by zona kaku dan sulit diatur, akhirnya jadi korban kita semua. dengan tadi Asprovnya kuat, Askabnya ditunjuk, lalu ada peraturan daerah, permendagri, Bupati Cup, Gubernur Cup, akhirnya APBD bisa. Ini yang kita putar kembali. Tidak mungkin membangun sepak bola semua dari pusat, tidak cukup dana," tegas Erick.

"Dana PSSI saat ini mungkin terbesar sepanjang sejarah, tapi tetap tidak cukup, Futsal masih minta, bola pantai belum kebagian, makanya distribusi kesejahteraan ini harus terjadi. Fleksibilitas kesepakatan ini yang kemarin sulit dijalankan. Inilah formula yang coba kita jalankan dua tahun ke depan. Saya yakin sistem ini lebih merata, lebih jalan tak ada ketimpangan," pungkasnya.