Kerja Sama Pariwisata Indonesia-Tiongkok: Kemudahan Kunjungan Wisatawan Tiongkok ke Indonesia

JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok menyepakati kerja sama dalam bidang kepariwisataan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU). Kesepakatan ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang ke Indonesia.

Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara, termasuk kerja sama dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pariwisata. Terkait Mou pariwisata antara Indonesia dan Tiongkok, adapun lingkup kerja sama mencakup beberapa hal diantaranya:

1. Pertukaran Kontak Bisnis dan Kerja Sama Sektor Pariwisata.

Kedua negara akan mendorong pertukaran informasi dan peluang kerja sama antara kementerian pariwisata dan badan usaha pariwisata, untuk mempermudah akses ke pasar pariwisata kedua negara.

2. Mendorong Kunjungan Wisatawan

MOU ini juga bertujuan untuk mendorong kunjungan warga negara dan penduduk kedua negara, menciptakan lebih banyak peluang untuk wisatawan dari Indonesia dan Tiongkok untuk menjelajahi destinasi wisata di kedua negara.

3. Kolaborasi untuk Menarik Wisatawan dari Negara Ketiga

Selain mengundang wisatawan kedua negara, kedua pihak juga sepakat untuk bekerja sama dalam menarik wisatawan dari negara ketiga ke Indonesia dan Tiongkok, membuka lebih banyak jalur promosi pariwisata internasional.

4. Pendirian Kantor Perjalanan Resmi

Kedua negara akan memfasilitasi pendirian kantor perjalanan resmi nirlaba dari salah satu negara di negara pihak lainnya, yang akan membantu mempromosikan destinasi wisata secara lebih langsung dan intens.

BACA JUGA:Perkuat Literasi Wakaf, Ajak Stakeholder Gelorakan PAI Berwakaf

5. Fasilitasi Kegiatan Promosi Pariwisata

Para pihak sepakat untuk tunduk pada hukum dan peraturan masing-masing negara dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata. Ini termasuk mendukung organisasi pariwisata pemerintah dan badan usaha pariwisata yang berperan aktif dalam mempromosikan sektor ini.

6. Pertukaran Informasi dan Statistik Pariwisata