PALEMBANG - Usai hukuman dianulir menjadi 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palembang, Heri Yansyah terpidana kasus pengemplang pajak dieksekusi jaksa ke Rutan Pakjo Palembang.
Hal itu diketahui dari siaran pers yang dibagikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang melalui bidang Pidana Khusus (Pidsus), Rabu 3 Januari 2024.
Dituliskan dalam siaran persnya, pada hari ini telah dilaksanakan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana Heri Yansyah untuk menjalani masa pidana selama 2 tahun di Rutan Pakjo Palembang.
Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan oleh tim jaksa eksekutor dipimpin langsung Kasi Pidsus Ario Apriyanto Gopar SH MH didampingi tim intelijen Kejari Palembang.
Disebutkan dalam siaran persnya, bahwa sebelumnya tim jaksa eksekutor telah berkoordinasi dengan pihak keluarga terdakwa.
BACA JUGA:Polda Sumsel Salurkan Bantuan Bahan Pokok untuk Korban Bencana Banjir di Muratara
Kemudian, setelah berkoordinasi selanjutnya mendatangi Rumah Sakit Bunda Palembang guna menjemput terdakwa yang saat itu sedang bersama anak istrinya.
"Pelaksanaan eksekusi putusan terhadap terpidana Heri Yansah, berjalan kondusif dan saat ini yang bersangkutan sudah dijebloskan ke Rutan Pakjo Palembang," singkat Ario Apriyanto Gopar dikonfirmasi.
Dihimpun dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Palembang, bahwa terdakwa Heri Yansah merupakan wajib pajak sebagai Direktur PT Heva Petroleum Energi.
Perusahaan tersebut bergerak pada bidang pendistribusian sekaligus usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar industri yang beralamat di Komplek Buah Sakti Village, Jalan Suka Bangun II, Soak Simpur, Blok C No.5, RT 003/ RW 007, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.
Dalam kerangka perkaranya, pada tahun 2020 terdakwa Heri Yansyah tercatat tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari pembeli ke Kas Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
BACA JUGA:Pj Bupati Apriyadi Tinjau Jalan Tol di Bayung Lencir
Walaupun dalam perjalanannya, telah diimbau dan dilakukan kunjungan oleh pihak KPP Pratama Ilir Barat, sehingga perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak khususnya PPN sebesar Rp331.892.549.
Tercatat juga, sejumlah transaksi terkait perkara pajak yang dilakukan PT Heva Petroleum Energi selama bulan Januari hingga Desember 2020 ada kurang lebih 18 perusahaan.
Masih dalam SIPP, terdakwa selaku Direktur dan Penanggungjawab PT Heva Petroleum Energi tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi, sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.