Pemkab OKU Bebaskan Pajak BPHTB dan PBG

Reporter: Eris |

Editor: Yogi |

Jumat , 17 Oct 2025 - 17:16

Kepala Bapenda OKU Yoyin Arifianto, A.P., M.Si.-Eris/OKES---

Kendati begitu, kebijakan sosial ini berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi BPHTB per Oktober 2025 tercatat Rp 2,5 miliar atau 34,39% dari target Rp 7,4 miliar.

“Meski penerimaan daerah berkurang, tapi manfaat sosialnya jauh lebih besar,” tambahnya.

Tak hanya BPHTB, Bupati OKU juga menetapkan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perbup OKU Nomor 26 Tahun 2024.

“Untuk PBG juga diberlakukan 0%. Jadi warga tidak perlu khawatir biaya tambahan saat ingin membangun rumah sederhana,” jelas Yoyin.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan rumah layak huni di daerah, sekaligus menekan angka backlog perumahan di Kabupaten OKU.

Sinergi dengan Program Gubernur: Pemutihan ‘Merdeka Pajak’

Selain kebijakan Pemkab OKU, masyarakat juga diuntungkan dengan program Pemutihan “Merdeka Pajak” yang digagas Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru.

Program ini memberikan berbagai keringanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dan berlaku hingga 17 Desember 2025.

Dalam program ini, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor cukup membayar pajak satu tahun terakhir dan otomatis bebas denda serta sanksi administrasi.

“Selain itu, ada juga pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II, bebas pajak progresif, dan bebas denda jasa raharja,” ujar Yoyin menambahkan.

Program ini juga selaras dengan implementasi UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang memberi ruang bagi daerah memperoleh tambahan pendapatan dari opsen pajak.

pemkab oku bebaskan pajak bphtb dan pbg                            baturaja - kabar gembira datang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) di kabupaten ogan komering ulu (oku). 
pemerintah kabupaten oku melalui badan pendapatan daerah (bapenda) resmi memberikan pembebasan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (pbg).
kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen bupati oku h. teddy meilwansyah dalam mendukung program nasional “percepatan pembangunan tiga juta rumah” untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
kepala bapenda oku yoyin arifianto, a.p., m.si., didampingi kabid pengelolaan pendapatan daerah novianto eko wibowo, s.i.p., mengungkapkan bahwa kebijakan ini telah berjalan sejak awal tahun 2025.
“kebijakan pembebasan bphtb ini untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah layak huni. untuk kategori rumah umum dan rumah susun maksimal luasnya 36 meter persegi, sedangkan rumah swadaya hingga 48 meter persegi,” jelas yoyin kamis (16/10).
baca juga:kejari oku selatan beri penerangan hukum ke sekolah
baca juga:legalitas sumur minyak rakyat dongkrak ekonomi daerah
program pembebasan bphtb ini tertuang dalam peraturan bupati (perbup) oku nomor 25 tahun 2024 tentang pembebasan bphtb bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
peraturan tersebut mengacu pada keputusan bersama tiga menteri:
menteri perumahan dan kawasan permukiman dari menteri pekerjaan umum merujuk menteri dalam negeri dengan nomor 03.hk/kpts/mn/2024, 3015/kpts/m/2024, dan 600.10-489 tahun 2024.
“ini merupakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. pemerintah daerah ingin memastikan bahwa mbr memiliki kesempatan sama untuk punya rumah layak,” terang yoyin.
sejak kebijakan ini diterapkan, bapenda oku telah memverifikasi 676 berkas bphtb yang diajukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. 
seluruh berkas tersebut dibebaskan dari kewajiban pajak alias nol persen, dengan total nilai rp 2,6 miliar.
“kalau tanpa kebijakan ini, setiap berkas biasanya dikenakan pajak sekitar rp 4,3 juta. tapi kini semuanya gratis untuk mbr,” ujar yoyin.
baca juga:wabup bekali pendidikan ke pengurus pramuka oku selatan
baca juga:bina perpustakaan, dinas perpus sumsel dan perpus okus kelilingi sejumlah sekolah
kendati begitu, kebijakan sosial ini berdampak pada pendapatan asli daerah (pad). realisasi bphtb per oktober 2025 tercatat rp 2,5 miliar atau 34,39% dari target rp 7,4 miliar.
“meski penerimaan daerah berkurang, tapi manfaat sosialnya jauh lebih besar,” tambahnya.
tak hanya bphtb, bupati oku juga menetapkan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung (pbg) bagi mbr. kebijakan tersebut tertuang dalam perbup oku nomor 26 tahun 2024.
“untuk pbg juga diberlakukan 0%. jadi warga tidak perlu khawatir biaya tambahan saat ingin membangun rumah sederhana,” jelas yoyin.
langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan rumah layak huni di daerah, sekaligus menekan angka backlog perumahan di kabupaten oku.
sinergi dengan program gubernur: pemutihan ‘merdeka pajak’
baca juga:lepas 235 atlet oku di porprov xv
baca juga:wabup oku selatan buka kegiatan pembekalan dkc pramuka 
selain kebijakan pemkab oku, masyarakat juga diuntungkan dengan program pemutihan “merdeka pajak” yang digagas gubernur sumatera selatan h. herman deru. 
program ini memberikan berbagai keringanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dan berlaku hingga 17 desember 2025.
dalam program ini, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor cukup membayar pajak satu tahun terakhir dan otomatis bebas denda serta sanksi administrasi.
“selain itu, ada juga pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) ii, bebas pajak progresif, dan bebas denda jasa raharja,” ujar yoyin menambahkan.
program ini juga selaras dengan implementasi uu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (uu hkpd), yang memberi ruang bagi daerah memperoleh tambahan pendapatan dari opsen pajak.
bapenda oku secara aktif melakukan sosialisasi kebijakan ini baik melalui media sosial resmi bapenda oku maupun turun langsung ke masyarakat.
baca juga:wabup oku selatan buka kegiatan pembekalan dkc pramuka 
baca juga:13.032 anak di oku telah mendapat imunisasi
“kami ingin seluruh masyarakat tahu bahwa pemerintah benar-benar hadir memberi kemudahan. tujuan akhirnya adalah kesejahteraan,” tutup yoyin.