Guru Honorer Temui Bupati OKU Selatan, Bahas Seputar R3 dan R4

MUARADUA - Puluhan guru honorer di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendatangi Kantor Bupati OKU Selatan pada Rabu, 13 Agustus 2025. 

Kedatangan mereka bertujuan untuk menggelar audiensi terkait status kepegawaian dan kesejahteraan, khususnya mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Ketua PGRI OKU Selatan, H. Harsono, S.Pd, mengungkapkan bahwa audiensi ini membahas permasalahan seputar status R3, R4, serta guru paruh waktu yang belum mendapatkan SK Bupati. Kondisi tersebut membuat sejumlah guru tidak bisa menerima pembayaran sesuai aturan yang berlaku.

“Jumlah guru yang hadir dalam audiensi ini ada 20 orang. Mereka ingin mendapatkan kejelasan soal pengangkatan dan penggajian pegawai pemerintah. Terutama terkait regulasi baru tentang PPPK paruh waktu yang diatur dalam PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2025,” jelas Harsono.

Menurut Harsono, status R2 dan R3 masih menimbulkan kebingungan di kalangan guru honorer karena detail aturan terkait proses pengangkatan belum sepenuhnya disosialisasikan. 

BACA JUGA:Kepala Sekolah OKU Selatan Dibekali Wawasan Hukum

BACA JUGA:Pemkab OKU Bakal Akomodir Ribuan Honorer

Oleh karena itu, PGRI bersama para guru meminta pemerintah daerah untuk membantu memperjuangkan hak mereka demi peningkatan kesejahteraan.

“Harapan kami, pemerintah daerah dapat memberikan kejelasan dan solusi agar guru honorer mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum,” tambahnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati OKU Selatan menyatakan bahwa pihaknya akan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi tenaga pendidik sesuai dengan ketentuan dan kemampuan daerah.

“Kami akan menyesuaikan kebijakan dengan regulasi yang berlaku, mempertimbangkan kemampuan daerah, dan berupaya memberikan hasil terbaik untuk para guru,” tegas Bupati.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan nasib guru honorer di OKU Selatan dapat lebih terjamin, terutama dalam hal status kepegawaian dan kesejahteraan.