Tekankan Pentingnya Data IDI untuk Demokrasi Sumsel

PALEMBANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Swarna Dwipa, Palembang.

Dalam sambutannya, Sekda Edward Candra menyampaikan bahwa pengukuran IDI merupakan agenda nasional yang sangat strategis dan krusial. Menurutnya, IDI adalah indikator penting untuk mengukur sejauh mana praktik demokrasi telah berjalan di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di Sumatera Selatan.

"Melalui IDI, kita dapat memotret kondisi demokrasi dari tiga dimensi utama: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi," ujar Sekda.

Dimensi kebebasan sipil mencakup kebebasan berpendapat dan berkumpul, dimensi hak-hak politik meliputi partisipasi masyarakat dan representasi politik, sementara dimensi lembaga demokrasi mencakup fungsi DPRD, peran partai politik, dan penyelenggara pemilu.

"Mengacu pada hasil pengukuran IDI tahun 2023, Sumatera Selatan meraih skor 78,18, yang menempatkan Sumsel dalam kategori "sedang" dengan tren peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 2022 dengan skor 74,92," Jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda Edward Candra merinci bahwa dimensi kebebasan sipil mencatatkan skor tinggi (80,94), sementara dimensi hak-hak politik berada di angka 82,14 yang masih memerlukan perhatian, terutama terkait partisipasi perempuan dan pemilih pemula. Dimensi lembaga demokrasi mencatatkan skor 70,68, yang mengindikasikan perlunya penguatan fungsi DPRD dan independensi penyelenggara pemilu.

BACA JUGA:Buka ICC-OSH 2025, Tekankan Pentingnya Budaya K3 yang Adaptif

Sekda juga menyoroti Pemilu 2024, di mana tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah menurun dan muncul tantangan seperti hoaks politik, polarisasi digital, serta pragmatisme elektoral.

"FGD IDI tahun 2025 ini, sangat relevan untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif sebagai landasan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, identifikasi area perbaikan, dan penguatan capaian demokrasi, " Ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Edward Candra menyampaikan pesan penting dari Gubernur Sumatera Selatan terkait komitmen Pemprov dalam memperkuat demokrasi.

"Peningkatan kualitas demokrasi adalah tugas kolektif kita semua. Dengan data IDI yang akurat, kita memiliki peta jalan untuk mendorong penguatan demokrasi di Sumatera Selatan," tegasnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. H. M. Alfajri Zabidi, MM., M.Pd.I., turut hadir dalam acara tersebut. IDI sendiri merupakan alat ukur untuk mengukur tingkat demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia, mencakup aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Diharapkan, FGD ini dapat menghasilkan gambaran komprehensif mengenai capaian dan tantangan demokrasi di Sumatera Selatan, yang akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemprov Sumsel dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih responsif.