Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Ghufron Divonis 2 Tahun, Kejari Ajukan Banding

Reporter: Yogi |

Editor: Rendy |

Kamis , 17 Apr 2025 - 16:32

Kasi Pidsus Hafiezd didamping Kasi Intelijen Aditya C Tarigan--

Sementara amar putusan hakim hanya membayar uang pengganti Rp 200 juta. Itu pun uang penganti dimasukan dalam uang yang telah berhasil disita Rp 2,4 milliar sebelumnya.

"Padahal selama jadi saksi maupun terdakwa di persidangan terdakwa Ahmad Ghufron tidak mengakui pengembalian uang Rp 200 juta. Angka Rp 200 juta itu muncul saat pledoi," katanya.

Hafiezd mengungkap, JPU masih berpendapat bahwa terdakwa Ahmad Ghufron bertanggung jawab atas seluruh dana hibah Bawaslu. Termasuk sisa kerugian negara sekitar Rp 2,1 miliar itu.

"Posisi dia (terdakwa Ahmad Ghufron) saat itu Ketua Bawaslu. Dia yang menandatangani surat narkah perjanjian hibah daerah (NPHD)," katanya.

Ia berharap memori banding dapat dikabulkan di tingkat Pengadilan Tinggi. (Kita tujuannya memulihkan kerugiran negara," katanya.

Seperti diketahui vonis terdakwa Ahmad Ghufron tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dari Kejaksaan Negeri OKU Timur dalam sidang sebelumnya pada 24 Februari 2025.

Saat itu, JPU menuntut Ahmad Ghufron dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan (7,5 tahun), pidana denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.139.131.588.

Jumlah uang pengganti tersebut merupakan sisa kerugian negara setelah dikurangi pengembalian yang telah dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp80.531.400.

Jika uang pengganti tidak dibayarkan maksimal satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.

Jika tidak mencukupi, maka terdakwa akan menjalani pidana pengganti berupa penjara selama 3 tahun dan 9 bulan.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh tim JPU yang terdiri dari Hafiezd SH MH, Dian Megasakti SH MH, Eko Syaputra SH MH, Rio Rilo Satri SH, dan Muhammad Adha Nur SH.

Sementara itu, terdakwa Ahmad Ghufron didampingi oleh penasihat hukumnya, Sofhuan Yusfiansyah SH MH dan rekan.

Menurut JPU bahwa Ahmad Ghufron telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Ketua Bawaslu OKU Timur dalam pengelolaan dana hibah Pilkada tahun 2020.

Terdakwa diketahui telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Fakta Integritas, dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak.

Selain itu, ia juga memerintahkan Koordinator Sekretariat serta Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukan, bahkan diduga turut menerima aliran dana untuk kepentingan pribadi.

eks ketua bawaslu oku timur ghufron divonis 2 tahun, kejari ajukan banding                            martapura – majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengadilan negeri kelas ia palembang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa ahmad ghufron, mantan (eks) ketua bawaslu oku timur dalam sidang putusan yang digelar pada senin 17 maret 2025 lalu.
dalam amar putusannya, yang dikutip di sipp pn palembang, majelis hakim menyatakan bahwa ahmad ghufron tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.
namun, ia terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair, yakni melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
atas perbuatannya, ahmad ghufron dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar rp100 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.
selain itu, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar rp200 juta. jumlah tersebut diperhitungkan dari uang yang telah disita oleh jaksa penuntut umum dari sejumlah pihak terkait, yang totalnya mencapai rp2,47 miliar.
majelis hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari total pidana yang dijatuhkan, serta memutuskan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
baca juga:bupati enos resmi buka musrenbang rkpd kabupaten oku timur 
menanggapi vonis tersebut kepala kejaksaan negeri oku timur (kajari) andri juliansyah melalui kasi pidsus hafiezd didamping kasi intelijen aditya c tarigan menyampaikan sikap, resmi menempuh langkah hukum banding. 
"jpu (jaksa penuntuk umum) banding per 24 maret 2025 lalu. tepatnya sebelum lebaran," katanya rabu 16 april 2025. 
hafiezd menambah bahwa memori banding sudah dikirimkan melalui pengadilan tinggi sumatera selatan. "saat ini kami menunggu putusan banding," katanya.
ada 3 hal penting alasan jpu melalukan banding, yang pertama penerapan pasal. dimana jpu menjerat terdakda dengan pasal primair yakni pasal  pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
sementara majelis hakim tingkat pn palembang berkeyakinan bahwa terdakwa ahmad ghufron terbukti bersalah berdasarkan pasal 2 junto pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999. 
"kedua soal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, dimana kami menuntut 7,5 tahun penjara, kemudian vonis 2 tahun penjara. ini menurut kami ini tidak adil," jelas hafiezd. 
kemudian alasan ketiga adalah pembebanan uang pengganti. dimana jpu kejari oku timur menuntut ganti kerugian negara sebesar lebih kurang rp 2,1 milliar.
sementara amar putusan hakim hanya membayar uang pengganti rp 200 juta. itu pun uang penganti dimasukan dalam uang yang telah berhasil disita rp 2,4 milliar sebelumnya. 
"padahal selama jadi saksi maupun terdakwa di persidangan terdakwa ahmad ghufron tidak mengakui pengembalian uang rp 200 juta. angka rp 200 juta itu muncul saat pledoi," katanya. 
hafiezd mengungkap, jpu masih berpendapat bahwa terdakwa ahmad ghufron bertanggung jawab atas seluruh dana hibah bawaslu. termasuk sisa kerugian negara sekitar rp 2,1 miliar itu. 
"posisi dia (terdakwa ahmad ghufron) saat itu ketua bawaslu. dia yang menandatangani surat narkah perjanjian hibah daerah (nphd)," katanya. 
ia berharap memori banding dapat dikabulkan di tingkat pengadilan tinggi. (kita tujuannya memulihkan kerugiran negara," katanya. 
seperti diketahui vonis terdakwa ahmad ghufron tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (jpu), dari kejaksaan negeri oku timur dalam sidang sebelumnya pada 24 februari 2025.
saat itu, jpu menuntut ahmad ghufron dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan (7,5 tahun), pidana denda sebesar rp300 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar rp2.139.131.588.
jumlah uang pengganti tersebut merupakan sisa kerugian negara setelah dikurangi pengembalian yang telah dilakukan oleh terdakwa sebesar rp80.531.400. 
jika uang pengganti tidak dibayarkan maksimal satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang.
jika tidak mencukupi, maka terdakwa akan menjalani pidana pengganti berupa penjara selama 3 tahun dan 9 bulan.
tuntutan tersebut dibacakan oleh tim jpu yang terdiri dari hafiezd sh mh, dian megasakti sh mh, eko syaputra sh mh, rio rilo satri sh, dan muhammad adha nur sh.
sementara itu, terdakwa ahmad ghufron didampingi oleh penasihat hukumnya, sofhuan yusfiansyah sh mh dan rekan.
menurut jpu  bahwa ahmad ghufron telah menyalahgunakan jabatannya sebagai ketua bawaslu oku timur dalam pengelolaan dana hibah pilkada tahun 2020.
terdakwa diketahui telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (nphd), fakta integritas, dan surat pertanggungjawaban mutlak. 
selain itu, ia juga memerintahkan koordinator sekretariat serta bendahara pengeluaran pembantu untuk menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukan, bahkan diduga turut menerima aliran dana untuk kepentingan pribadi.
kasus ini berawal dari penyelidikan kejaksaan negeri oku timur yang menetapkan ahmad ghufron sebagai tersangka pada 29 agustus 2024. ia kemudian ditahan dan dititipkan di lapas kelas iib martapura.
dari hasil penyidikan, diketahui bahwa dana hibah dari pemkab oku timur kepada bawaslu untuk penyelenggaraan pilkada 2020-2021 mencapai rp16,5 miliar. 
namun, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai penyimpangan, termasuk belanja fiktif dan mark-up anggaran.
sebelum ahmad ghufron, tiga terdakwa lain dalam kasus ini telah lebih dulu divonis bersalah oleh pengadilan tipikor palembang.
ketiganya adalah karlisun (koordinator sekretariat bawaslu oktober 2019-juli 2020), akhmad widodo (koordinator sekretariat bawaslu juli 2020-selesai), dan mulkan (bendahara).
mereka divonis dengan hukuman penjara berbeda, yakni ahmad widodo selama 2 tahun 5 bulan, karlisun selama 2 tahun 6 bulan, dan mulkan selama 1 tahun 8 bulan.
masing-masing juga dijatuhi denda sebesar rp100 juta subsider 1 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara: ahmad widodo sebesar rp250 juta, karlisun sebesar rp224 juta, dan mulkan sebesar rp350 juta.
total kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai rp4,6 miliar. namun, pihak kejari oku timur berhasil menyita uang tunai sebesar rp2,47 miliar dari para terdakwa.(clau)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKUTIMURPOS EDISI JUMAT, 18 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan