MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten OKU Timur menghadapi pekerjaan rumah besar dalam mengentaskan persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) yang hingga kini masih menyisakan sekitar 5.000 unit. Minimnya dukungan anggaran dari pusat membuat upaya rehabilitasi rumah warga kurang mampu berjalan sangat lamban.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) OKU Timur, Danan Rachmat, menyebutkan bahwa hingga pertengahan 2025 belum ada kabar terkait alokasi bantuan program bedah rumah dari pemerintah pusat.
Sementara dari sisi anggaran daerah, jumlah rumah yang bisa direhabilitasi tahun ini masih sangat terbatas.
“Dari APBD murni hanya delapan unit yang bisa kami tangani. Tambahan dari APBD Perubahan serta dana aspirasi dan CSR masing-masing sepuluh unit. Jadi totalnya belum sampai 30 unit. Angka itu jelas jauh dari kebutuhan,” kata Danan saat ditemui.
Namun alih-alih menyerah, Danan mulai mencari cara di luar skema anggaran konvensional. Ia melihat potensi besar yang bisa digerakkan dari Dana Desa (DD) yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan di tingkat desa.
BACA JUGA:Enos Bangun Masyarakat Religius dan Harmonis, Wujudkan OKU Timur Maju Lebih Mulia
BACA JUGA:Ketua PKK OKU Timur Berikan Santunan 150 Paket Sembako
Menurut Danan, jika seluruh desa di OKU Timur mau menyisihkan sebagian kecil anggarannya untuk program RTLH, maka persoalan ini bisa dituntaskan hanya dalam dua tahun.
“Bayangkan, ada lebih dari 300 desa di OKU Timur. Kalau satu desa bisa membiayai rehabilitasi 10 rumah saja per tahun, kita punya 3.000 rumah yang bisa diperbaiki dalam setahun. Dalam dua tahun, persoalan 5.000-an unit RTLH itu bisa selesai,” jelasnya.
Dengan asumsi biaya per rumah sekitar Rp20 juta, maka dibutuhkan dana Rp200 juta per desa untuk menyasar 10 unit RTLH per tahun.
Dari postur Dana Desa yang rata-rata mencapai Rp1 miliar per desa, alokasi tersebut dinilai masih sangat memungkinkan tanpa mengorbankan program prioritas desa lainnya.
“Inilah pentingnya komitmen bersama. Jika kepala desa dan perangkatnya sepakat, kami dari dinas siap mendampingi secara teknis. Saya yakin, dua tahun ke depan kita bisa deklarasikan OKU Timur bebas RTLH,” ujar Danan optimistis.
Tak hanya mengandalkan Dana Desa, Danan juga mengajak kolaborasi lintas sektor melalui dana aspirasi, CSR perusahaan, dan peran aktif masyarakat dalam semangat gotong royong.
BACA JUGA:Akibat Muatan Tersangkut, Pengendara Motor Nyemplung ke Saluran Irigasi
BACA JUGA:Unit Pidum Gelar Rekonstruksi, Tersangka Peragakan 19 Adegan Pembunuhan