Di swasta yang seperti ini mudah diselesaikan: dirundingkan.
Di BUMN itu tidak mudah. Harus minta persetujuan dewan komisaris. Dewan komisaris takut menyetujui. Takut dituduh korupsi. Masih juga harus minta persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bukan hanya tidak mudah. Rumit. Padahal kontraktor harus menyelesaikan proyek. Kalau kontraktornya tidak kuat proyek pasti macet.
Kalau kenaikan nilai proyeknya sampai lebih Rp 15 triliun kontraktor mana yang kuat.
Kalau pun akhirnya kilang Balikpapan selesai dibangun tidak mungkin bisa diopersikan. Persoalan kenaikan nilai proyek harus selesai. Sebelum selesai tidak akan ada serah terima proyek --dari kontraktor ke Pertamina.
Untunglah dirut Pertamina yang baru, Simon Aloysius Mantiri, dekat dengan presiden. Bisa lebih mudah mencarikan solusi. Agar kilang raksasa itu bisa segera berproduksi.
Kalau tidak nama Pertamina buruk di mata kontraktor internasional. Padahal Pertamina masih akan dapat penugasan baru lagi: membangun kilang minyak di Tuban, Jatim.
Saya akan mencari tahu apakah kilang-kilang baru itu sudah didesain untuk bisa mengolah minyak mentah dari Indonesia sendiri.