BATURAJA - Penjabat (Pj) Bupati OKU, Muhammad Iqbal Alisyahbana SSTP MM, memimpin langsung rapat teknis mengenai penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang berlangsung di ruang induk rumah dinas Bupati OKU pada Senin, 13 Januari 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas distribusi CPP yang akan disalurkan kepada penerima manfaat pada tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, Iqbal menekankan pentingnya memastikan bahwa persediaan pangan yang dikelola oleh pemerintah ini benar-benar sampai kepada masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Bulog OKU, Julkhaidar Romadhon, yang diwakili oleh Staf Bulog OKU, Nurhadi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Slamet Riyadi.
Kemudian, perwakilan Bapeda Solihin, Kepala Dinas Sosial Saipul Kamal SKM MEpid, serta para camat se-Kabupaten OKU.
BACA JUGA:Gelar Pesta Rakyat, Pemkab OKU Selatan Hadirkan Tipe-X
Dalam arahannya, Pj Bupati OKU Muhammad Iqbal Alisyahbana menginstruksikan para camat untuk melakukan sosialisasi hingga ke tingkat kepala desa (Kades) di seluruh wilayah OKU.
Iqbal juga meminta agar dilakukan verifikasi ulang terkait penerima manfaat, dan apabila ada perubahan, harus dikoordinasikan terlebih dahulu untuk menghindari masalah di kemudian hari.
Iqbal menambahkan bahwa tujuan utama penyaluran CPP adalah untuk mengurangi beban pengeluaran bagi penerima bantuan pangan.
Ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah kerawanan pangan, kemiskinan, stunting, dan gizi buruk.
“Serta dalam rangka menghadapi keadaan darurat, melindungi produsen dan konsumen, dan mengendalikan dampak inflasi,” ungkap Iqbal.
Sementara itu, Nurhadi, perwakilan dari Bulog Cabang OKU, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu data dari Bapenas terkait pagu dan jumlah penerima manfaat.
"Karena ini merupakan program yang bersifat top-down, Kabupaten hanya akan menyalurkan sesuai dengan instruksi pusat," jelas Nurhadi.
Bantuan CPP ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat yang kurang mampu, terutama yang terdampak oleh fenomena El-Nino.
"CPP adalah intervensi dalam strategi penanganan kemiskinan ekstrem untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Badan Pangan Nasional (BAPANAS), melalui Perum Bulog, menyalurkan bantuan berupa 10 kilogram beras untuk setiap penerima manfaat," pungkasnya.