Bahas Efisiensi Anggaran Hingga Dampak Program

KORANOKUTIMURPOS.ID — Di tengah tuntutan efisiensi dan belanja berdampak, Kementerian Agama  menilai serapan anggaran yang tinggi perlu diikuti dengan program yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penekanan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama di Tangerang.

"Jadi semakin tinggi serapan, itu semakin sukses dalam konteks penyelenggaraan anggaran. Tetapi apakah betul-betul kita sukses, apakah anggaran kita itu efektif atau tidak, tentu sangat tergantung dari dampak belanja yang kita berikan,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Selasa (16/12/2025).

Kamaruddin Amin menyampaikan, tantangan pengelolaan keuangan negara tidak berhenti pada realisasi anggaran, melainkan pada kualitas belanja. “Tantangan pemerintahan itu ada dua, bagaimana mendapatkan anggaran sebanyak-banyaknya dan bagaimana membelanjakan anggaran itu berkualitas. Setidaknya untuk serapan kita sudah terbaik,” katanya.

Ia menambahkan, Rakernas menjadi momentum untuk memastikan setiap program prioritas memiliki rencana aksi yang jelas dan dapat dilaksanakan. “Rakernas kita ini momentum yang sangat tepat untuk mengambil kebijakan besar, berani, tapi executable. Oleh karena itu kita perlu lebih banyak membahas aksi agar program-program kita benar-benar berdampak,” ucap Kamaruddin Amin.

BACA JUGA:Kemenperin Sosialisasikan Petunjuk Teknis Penghitungan TKDN Barang dan Jasa Industri

BACA JUGA:Dorong Swasembada Energi, Wamen ESDM Bahas Kerja Sama Migas dengan Pemerintah Irak

"Kita perlu memastikan program-program itu terkonsolidasi secara ketat dan terukur. Dampaknya harus bisa kita ukur dan kita sampaikan kepada publik,” sambungnya.

Sejalan dengan itu, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khairunnas mengingatkan bahwa efektivitas belanja negara tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola dan pengawasan internal. “Tata kelola itu bukan sekadar format, akuntabilitas itu soal bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya sekadar retorika, tapi perlu kita jalankan,” ujarnya.

Khairunnas mengatakan, penguatan pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan belanja negara benar-benar menghasilkan dampak. “Kita selaku pimpinan wajib hukumnya memberikan contoh yang baik kepada bawahan. Kalau kinerja pimpinan tidak baik, penilaian oleh bawahan kita juga akan turun,” katanya.

Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Muhammad Ali Ramdhani  menyampaikan bahwa pengukuran dampak program perlu ditopang oleh data dan indeks yang terstandar. “BMBPSDM memberikan dukungan manajemen kepada direktorat jenderal dalam merumuskan berbagai aktivitas berdasarkan indeks-indeks yang kami susun. Indeks-indeks tersebut menjadi dasar untuk memastikan layanan keagamaan benar-benar berdampak,” ujarnya.