Pastikan Santri Mendapat Akses Makan Bergizi Gratis Tanpa Terkecuali

Romo Syafi'i melakukan pertemuan dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta.--

KORANOKUTIMURPOS.ID - Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i memastikan komitmen Kementerian Agama agar seluruh santri di Indonesia mendapatkan akses program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang di kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta pada Rabu (19/11/2025).

“Kementerian Agama akan bergerak cepat. Kita ingin memastikan tidak ada satu pun santri yang tertinggal dalam program makan bergizi gratis. Pesantren itu bagian penting dari pendidikan nasional, dan pemenuhan gizi mereka menjadi prioritas bersama,” ujar Wamenag.

Romo Syafi’i menambahkan bahwa Kemenag akan segera melakukan pemetaan untuk mengetahui pesantren-pesantren yang belum terlayani program MBG. 

“Kami akan berkoordinasi dengan tim terkait dan menelusuri lebih lanjut tentang hal ini, kita akan memastikan distribusi program berjalan tepat sasaran,” katanya.

BACA JUGA:Jajaki Kolaborasi Lintas Negara, Buka Ruang Kreator Lokal Mendunia

BACA JUGA:Proyek RDMP Kilang Balikpapan Rampung Desember 2025

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik, menjelaskan bahwa data Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR pekan lalu menunjukkan masih rendahnya cakupan MBG di kalangan santri.

“Dalam RDP minggu lalu disebutkan ada 11 juta santri di Indonesia, dan yang baru dapat MBG itu 2%. Kita mau telusuri nanti di mana saja pesantren-pesantren yang belum ada MBG-nya. Itu yang akan kita kerja samakan dengan Kementerian Agama supaya seluruh anak-anak pondok pesantren ini dipastikan mendapatkan makan bergizi gratis,” jelasnya.

Dalam wawancara di akhir pertemuan ini, Nanik menekankan pentingnya pembangunan dapur pesantren sebagai penunjang utama pelaksanaan program MBG.

“Anak-anak pondok ini tidak boleh berbeda, mereka harus dapat MBG di mana pun mereka berada. Kalau mereka ada di wilayah 3T, mereka diperbolehkan untuk membangun sendiri dapurnya dan dapurnya akan dibiayai negara,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan dapur dapat dilakukan oleh pesantren, investor, masyarakat, maupun yayasan, selama memastikan kelancaran penyediaan makanan bergizi bagi santri.

BACA JUGA:Tekankan Keadilan bagi Tenaga Pendidik Kemenag

BACA JUGA:Resmikan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri Pertama di Indonesia

Nanik juga menyampaikan bahwa koordinasi lintas kementerian akan terus diperkuat. “Minggu depan akan kami lanjutkan. Wamen akan membawa tim untuk urusan MBG pondok pesantren dan madrasah,” ujarnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan