Kasus Dugaan Suap Pokir DPRD OKU, KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru

BATURAJA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas jerat hukumnya dalam perkara dugaan suap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD OKU terkait proyek Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). 

Setelah menetapkan sejumlah tersangka sebelumnya, lembaga antirasuah tersebut resmi menahan empat tersangka baru pada Kamis (20/11/2025).

Penahanan itu dilakukan setelah penyidik KPK menemukan bukti tambahan yang dinilai telah memenuhi kecukupan alat bukti. 

“Malam ini penyidik kembali melakukan upaya paksa penahanan terhadap yang bersangkutan,” ujar Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

Keempat tersangka tersebut terdiri dari dua anggota DPRD OKU aktif periode 2024–2029, yakni berinisial PR, Wakil Ketua DPRD OKU, dan RV, anggota DPRD OKU. 

BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, Pemkab OKU Hibahkan Tanah dan Bangunan ke Kantor Imigrasi Baturaja

BACA JUGA:Guru SMP di OKU Ditemukan Meninggal di Kamar Kontrakan, Diduga Korban Pembunuhan

Dua tersangka lainnya berasal dari unsur swasta, yaitu AT dan MSB. Keempatnya akan ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 20 November 2025.

Kasus ini bermula dari praktik dugaan penagihan fee proyek oleh tiga anggota DPRD OKU kepada Nopriansyah, Kepala Dinas PUPR OKU. 

Penagihan dilakukan sejak Januari 2025 dan kembali ditekan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa tiga anggota DPRD masing-masing FJ, MFR dan UH menagih komitmen fee sembilan proyek kepada Nopriansyah. Fee tersebut dijanjikan cair sebelum Lebaran.

Transaksi mencurigakan kemudian terpantau. Pada 13 Maret 2025, Nop diduga menerima uang sebesar Rp2,2 miliar dari Fzi, seorang pengusaha. 

Sebelumnya, ia juga diduga menerima Rp1,5 miliar dari Ad. Total dana tersebut diduga akan dibagikan kepada anggota DPRD OKU sebagai bagian dari kesepakatan proyek.

BACA JUGA:Pemkab OKU Sebar Puluhan Ribu Bibit Ikan