Sertifikat Halal Dorong Kepercayaan Konsumen dan Daya Saing Produk Lokal

Reporter: Claudeo |

Editor: Yogi |

Jumat , 17 Oct 2025 - 17:35

Direktur Jaminan Produk Halal (JPH) Kementerian Agama, M. Fuad Nasar--

sertifikat halal dorong kepercayaan konsumen dan daya saing produk lokal                            jakarta- direktur jaminan produk halal (jph) kementerian agama (kemenag), m. fuad nasar, menegaskan bahwa penerapan jaminan produk halal bukan hanya bagian dari ajaran agama, tetapi juga strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar global.
“konsumsi halal itu sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan cenderung kepada segala sesuatu yang baik, bersih, dan suci. setiap manusia, apa pun keyakinannya, tidak rugi memilih makanan dan minuman halal. halal itu inklusif. halal itu pasti bergizi dan juga higienis,” ujar fuad saat ditemui di jakarta, rabu (15/10/2025).
fuad menjelaskan, kehalalan suatu produk dibuktikan melalui sertifikasi halal yang diterbitkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) setelah ditetapkannya fatwa halal oleh mui atau komite fatwa. sistem jaminan produk halal di indonesia memastikan seluruh proses produksi—mulai dari bahan baku, bahan tambahan, hingga pengolahan, penyimpanan, dan penyajian—terjamin bebas dari unsur yang diharamkan.
menurutnya, kehadiran sistem jaminan produk halal tidak hanya memberikan ketenangan bagi konsumen, tetapi juga menjadi faktor pembeda dan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.
baca juga:perluas akses pasar ekspor, fasilitasi 19 ikm di pameran tei 2025
baca juga:penutupan som ke-49, pentingnya pendidikan islam moderat hadapi tantangan global
“jaminan produk halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk. halal juga menguntungkan secara ekonomi karena memberi nilai tambah bagi produk-produk dalam negeri untuk menembus pasar global, terutama ke negara-negara yang mensyaratkan halal product assurance,” jelasnya.
fuad juga menekankan pentingnya literasi halal agar masyarakat dan pelaku usaha memahami titik kritis kehalalan produk serta cara memastikan keamanan konsumsi.
“peningkatan literasi halal dan dakwah halal perlu terus dilakukan, tidak hanya menggunakan bahasa hukum, tetapi juga melalui bahasa budaya dan bahasa sains agar lebih mudah diterima masyarakat,” ujarya.
lebih lanjut, fuad mengingatkan bahwa perhatian terhadap jaminan produk halal di indonesia telah berlangsung lama. sejak 1976, kementerian kesehatan telah mengatur penandaan makanan yang mengandung bahan dari babi. upaya ini berlanjut hingga lahirnya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang menjadikan indonesia sebagai pelopor negara dengan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di pasaran.
baca juga:beikan pembekalan perkuat peran kampung keluarga berkualitas
baca juga:kementerian esdm dan bps finalisasi data penerima subsidi sektor energi
selain itu, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 juga mewajibkan pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan haram untuk mencantumkan keterangan “tidak halal” pada produknya.
“halal bukan hanya identitas keagamaan, tetapi jaminan mutu yang diakui secara internasional. ini momentum bagi pelaku usaha lokal untuk memperkuat daya saing produk dan memperluas pasar,” pungkas fuad.