Terkait Dana Hibah Pilkada 2024, Komisioner KPU Kota Prabumulih Penuhi Panggilan Kejaksaan

Reporter: Eka |

Editor: Yogi |

Selasa , 23 Sep 2025 - 17:08

Para komisioner saat menaruh barang dilaci sebelum masuk. FOTO:Prabumulihpos--

Namun pantauan Prabumulih Pos, Ketua KPU sempat datang terlambat dari waktunya yang ditentukan. Sehingga saat enam orang duluan masuk, Ketua KPU menyusul mendapatkan panggilan, sekira 30 menit berikutnya.

Sumber internal menyebutkan, klarifikasi ini meliputi beberapa aspek, mulai dari mekanisme pencairan dana, rincian penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Kejari ingin memastikan tidak ada penyalahgunaan ataupun ketidaksesuaian administrasi.

Meski demikian, suasana di lingkungan Kejari tampak kondusif. Pihak Kejari masih menekankan bahwa proses baru sebatas pengumpulan data awal.

Publik menilai langkah Kejari ini sebagai bentuk pengawasan yang penting, mengingat Pilkada 2024 merupakan pesta demokrasi yang menyedot anggaran besar dari APBD.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

terkait dana hibah pilkada 2024, komisioner kpu kota prabumulih penuhi panggilan kejaksaan                             prabumulih - komisioner komisi pemilihan umum (kpu) kota prabumulih, mendatangi kantor kejaksaan negeri (kejari) prabumulih, senin 22 september 2025.
kehadiran ke tujuh orang penting dari kpu tersebut, informasinya untuk memenuhi panggilan klarifikasi terkait penggunaan dana hibah pilkada 2024. 
kehadiran jajaran penyelenggara pemilu ini menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas anggaran negara.
rombongan kpu yang hadir berjumlah tujuh orang, terdiri dari ketua kpu kota prabumulih, empat orang komisioner, bendahara, dan seorang staf. mereka tiba di kejari sekitar pukul 09.00 wib, dengan didampingi sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan laporan penggunaan dana hibah tersebut. 
sumber terpercaya dari kejaksaan negeri prabumulih menyebutkan bahwa pemanggilan ini, dilakukan sebagai bagian dari upaya klarifikasi dan pengumpulan data awal. 
baca juga:sidang perdana korupsi dana hibah dispora oku selatan curi perhatian publik
baca juga:71 cjh oku berhasil jalani perekaman visa biometrik
menurutnya, tahapan ini penting untuk memastikan bahwa dana hibah pilkada 2024 digunakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"pemanggilan yang ke tiga kalinya. nanti ada juru bicara yang akan menyampaikan informasi detail, " ujar salah seorang jaksa yang menemui para petinggi kpu prabumulih. 
sementara itu, ketua kpu kota prabumulih, menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk memberikan keterangan secara terbuka dan kooperatif. 
kpu sebagai lembaga penyelenggara, pemilu memiliki kewajiban menjaga transparansi agar masyarakat tidak memiliki keraguan terhadap pengelolaan anggaran.
pemeriksaan dilakukan secara serentak, terhadap para komisioner dan staf, dengan fokus pada alokasi dan realisasi dana hibah yang dikucurkan pemerintah kota prabumulih untuk mendukung pelaksanaan pilkada 2024.
baca juga:cegah penyakit dbd, puskesmas buay pemaca lakukan fogging
baca juga:bupati dukung lima siswa sd di oku selatan wakili sumsel melaju ke tingkat nasional
namun pantauan prabumulih pos, ketua kpu sempat datang terlambat dari waktunya yang ditentukan. sehingga saat enam orang duluan masuk, ketua kpu menyusul mendapatkan panggilan, sekira 30 menit berikutnya. 
sumber internal menyebutkan, klarifikasi ini meliputi beberapa aspek, mulai dari mekanisme pencairan dana, rincian penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan. 
kejari ingin memastikan tidak ada penyalahgunaan ataupun ketidaksesuaian administrasi.
meski demikian, suasana di lingkungan kejari tampak kondusif. pihak kejari masih menekankan bahwa proses baru sebatas pengumpulan data awal.
publik menilai langkah kejari ini sebagai bentuk pengawasan yang penting, mengingat pilkada 2024 merupakan pesta demokrasi yang menyedot anggaran besar dari apbd. 
baca juga:upaya tingkatkan kesejahtraan masyarakat, 77 unit rtlh di oku direnovasi
baca juga:tingkatkan mutu pelayanan publik, kemenag okus monitoring sejumlah kua
dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.