Cara Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Mengatur Proses Lelang Proyek

cara kepala dinas pupr sumatera utara mengatur proses lelang proyek okutimurpos - komisi pemberantasan korupsi (kpk) sudah menetapkan dan menahan kepala dinas pupr provinsi sumatera utara bersama 4 orang lainnya terkait dugaan kasus korupsi.    asep guntur rahayu plt deputi penindakan dan eksekusi kpk menyebutkan, top selaku kepala dinas pupr memerintahkan saudara res kepala uptd gunung tua yang merangkap pejabat pembuat komitmen atau ppk untuk menunjuk kir direktur utama pt. dng sebagai rekanan penyedia tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa.  baca juga:kpk ott 5 tersangka dugaan korupsi proyek jalan pupr provinsi sumatera utara "perbuatannya sudah terlihat bahwa ada kecurangan, seharusnya ini kan melalui proses lelang yang memang benar-benar transparan tidak ditunjuk seperti itu, " ungkap asep.    selanjutnya res juga memberitahu bahwa pada bulan juni 2025 akan tayang proyek pembangunan jalan dan meminta kir memasukkan penawaran, "jadi nanti proyek tersebut akan tayang dan tinggal masukkan penawarannya saja, " tambahnya.    lebih lanjut asep membeberkan, dari awal memang pt dng ini yang ditunjuk akan menjadi pemenangnya. selanjutnya res mengatur proses e- katalog sehingga pt tgn dapat menang proyek pembangunan jalan.   "untuk proyek lainnya res menyarankan agar penayangan paket lainnya diberi jeda seminggu agar tidak terlalu mencolok, jadi mereka juga sudah mengatur waktunya jangan sampai dalam waktu yang berdekatan menjadi pemenang proyek, " katanya dalam konferensi persnya sabtu 28 juni 2025 kemarin.   jadi, pt dng ini menjadi pemenang proyek jalan tersebut, di atur waktunya diatur juga cara memasukkan, syarat-syaratnya dan lain-lainnya.   "atas pengaturan proses tersebut terdapat pemberian uang dari kir yang dilakukan melalui transfer rekening maupun diberikan secara langsung atau tunai, " tambahnya.    menurutnya, uang muka dari pemenangan proyek tersebut berkisar 4 sampai 5 persen dari pagu nilai proyek yang dimenangkan.    sebelumnya komisi pemberantasan korupsi melakukan operasi tangkap tangan (ott) yang mengamankan 5 tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di  dinas pupr provinsi sumatera utara, sabtu 28 juni 2025.     dalam konferensi persnya asep guntur rahayu plt deputi penindakan dan eksekusi menyebutkan, penangkapan ke 5 tersangka atas laporan yang diterima kpk.      "proyek pembangunan jalan terhadap di dua tempat, proyek pembangunan jalan di dinas pu pr provinsi sumatera utara yaitu preservasi jalan simpang kota pinang gunung tua, simpang pal 11 dengan nilai 56,5 miliar di tahun 2023, kemudian jalan simpang kota pinang gunung tua, simpang pal 11 tahun 2024 dengan nilai rp. 17,5 milliar," katanya didampingi kepala biro humas kpk yayuk andriati iskak.      asep melanjutkan, kronologi bermula didapatkan informasi bahwa ada penarikan uang sekitar 2 milyar dari pihak swasta yang kemungkinan besar uang tersebut akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu untuk memperoleh proyek terkait dengan pembangunan jalan.      "kpk selanjutnya melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka yaitu top selaku kepala dinas pupr sumut, res pelaku kepala uptd gunung tua yang merangkap pejabat pembuat komitmen atau ppk keduanya ini terkait dinas di pupr. kemudian tersangka hel selaku ppk kasatker pjn wilayah 1 sumatera utara ini untuk perkara di pjn, " ungkapnya.      kemudian lanjutnya, dari pihak swasta kami mengamankan kir direktur pt dng dan ray direktur pt rn yang memberikan suap kepada dua dinas yang berbeda.     selanjutnya dalam ott tersebut tim kpk mengamankan uang sisa dari 2 miliar di awal senilai rp 231 juta di rumah kir selaku direktur utama pt. dng.      "top selaku kepala dinas pupr diduga kuat sudah mengatur sedemikian rupa agar saudara kir selaku direktur utama pt. dng dapat memenangkan tender proyek tersebut tanpa melalui mekanisme yang ada, " bebernya.    asep juga menegaskan, untuk pihak-pihak terkait agar kooperatif dalam proses penegakan hukum tindak tindak korupsi.    dari ke lima tersangka tersebut dilakukan penahanan di rutan cabang kpk gedung merah putih untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 juni hari ini sampai dengan 17 juli 2025.   atas perbuatannya para pihak disangkakan telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat serta pasal gravitasi kepada penerima suap. (*)   

Tag

• # topan ginting
• # kepala dinas pupr sumatera utara
• # kpk

Share

• 
• 
• 
• 
•