Pendapat Yusril Ihza Mahendra Tentang Polemik 4 Pulau Aceh

Reporter: Yogie |

Editor: Yogie |

Rabu , 25 Jun 2025 - 11:17

Foto: dok OTP - Yusril Ihza Mahendra--

pendapat yusril ihza mahendra tentang polemik 4 pulau aceh                            okutimurpos - menteri hukum dan ham yusril ihza mahendra memberikan pendapat tentang konflik 4 pulau di aceh yang masih hangat diperbincangkan dalam pemberitaan media nasional. 
 
yusril ihza mahendra dalam akun youtube pribadi miliknya menyampaikan, yang paling penting setiap masalah yang ada di negeri kita ini ayo kita selesaikan secara musyawarah, kalau tidak dapat diselesaikan musyawarah yang mari kita menempuh jalur hukum. 
 
"itu yang paling penting , apalagi kita berkelahi satu dengan yang lain pecah belah satu dengan yang lain nah karena itu akan merugikan kita bersama," jelasnya. 
 
mantan mensesneg periode 2004 -2007 ini menambahkan, langkah yang diambil oleh presiden prabowo ini sangat cepat untuk memutuskan masalah ini.
 
"sangat bagus ya supaya masyarakat aceh tenang dan juga masyarakat aceh baik yang ada di aceh sendiri maupun di daerah-daerah lain, masyarakat aceh yang di luar negeri jangan pula kemudian terpancing dengan berbagai isu yang diciptakan yang bisa apa namanya membangkitkan luka-luka lama yang saya kira itu tidak bijak," katanya. 
baca juga:majukan ikm, balai kemenperin di aceh raih penghargaan dekranasda
menurutnya, sejak perundingan helsinki dan munculnya undang-undang pemerintahan aceh pasca helsinki itu kita boleh dikatakan hampir menuntaskan seluruh persoalan-persoalan yang ada di aceh.
baca juga:sosok briptu derli amalia putri peraih dua medali cabor menembak di pon aceh-sumut 2024
jadi, sekarang ini kita sedang bersiap-siap untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang pemerintahan aceh yang pemerintahnya sendiri sudah bertemu saya juga untuk melakukan beberapa amandemen terutama tentang bagi hasil migas antara pemerintah pusat dengan pemerintah aceh. 
 
"mari kita terbuka membicarakan masalah ini, apalagi saya dulu terlibat dalam mewakili pemerintah membahas 2 ruu tentang aceh, pertama ruu tentang nangroe aceh darussalam sebagai daerah otonomi khusus dan kemudian mewakili pemerintah juga pada waktu itu membahas rancangan undang-undang tentang pemerintahan aceh pajak pasca helsinki bersama-sama dengan almarhum muhammad ma'ruf menteri dalam negeri pada waktu itu," jelasnya. 
baca juga:prabowo putuskan empat pulau menjadi milik provinsi aceh
 
mantan guru besar htn ui tahun 1998 ini berkeyakinan bahwa dengan segala niat baik akan menyelesaikan persoalan yang ada di aceh dan sudah menjadi komitmen bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat aceh" pungkas pemilik gelar akademik sarjana filsafat, sarjana pemerintahan, sarjana hubungan internasional, master of laws (ll.m), dan doktor (ph.d) dalam bidang politik ekonomi internasional (pengkhususan asia timur dan tenggara). (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKUTIMURPOS EDISI KAMIS, 26 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan