Sekolah Rakyat Langkah Preventif Cegah Kemiskinan

KORANOKUTIMURPOS – Sekolah Rakyat yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo hadir sebagai upaya terobosan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. M. Nuh, menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah preventif, bukan reaktif. “Biasanya kita bantu setelah miskin. Sekarang kita cegah agar anak-anak keluarga miskin tidak ikut jatuh miskin,” tuturnya dalam wawancara eksklusif bersama CNN Indonesia Newsroom, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, sekolah gratis ini akan menerapkan kurikulum nasional namun diperkaya dengan karakter, keagamaan, keterampilan hidup (life skills), dan fasilitas berbasis digital. Model boarding school atau asrama juga akan diterapkan untuk mengurangi beban biaya personal peserta didik.

Tak kalah penting, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, juga tengah dipacu untuk mengejar target operasional pada tahun ajaran baru mendatang. Kepala sekolah dan para guru sedang diseleksi dan para calon murid disiapkan secara mental dan akademik. “Insya Allah pertengahan Juli kita mulai,” kata M Nuh.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan pengamat pendidikan Darmaningtyas juga turut angkat suara mengupas program sekolah rakyat dari hulu ke hilir visi, tantangan, hingga potensi dampaknya.

BACA JUGA:Hadapi Musim Kemarau, Herman Deru dan Menteri LHK Konsolidasikan Kesiapsiagaan Karhutla di Sumsel

BACA JUGA:Dirjen PHU: Progres Penerbitan Nusuk Jemaah Haji Indonesia Capai di Atas 90 Persen

Dalam kesempatan ini Agus Jabo menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Presiden memberi amanat jelas: putus transmisi kemiskinan dan muliakan saudara-saudara kita yang tidak mampu,” ujarnya, penuh penekanan.

Dengan anggaran sebesar Rp2,3 triliun, sebanyak 100 Sekolah Rakyat ditargetkan akan beroperasi mulai Juli mendatang, menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

Berbeda dari revitalisasi sekolah umum, sekolah rakyat dirancang sebagai respons spesifik terhadap persoalan akses yang kerap tak tersentuh biaya personal yang masih membebani meski biaya operasional digratiskan, serta ketimpangan fisik dan geografis. “Bukan hanya soal membangun gedung, ini tentang memulihkan martabat,” tegas Agus Jabo.

Sementara itu, pengamat pendidikan Darmaningtyas, memberi dua catatan penting. Pertama, soal tata kelola sekolah rakyat. Ia menyoroti peran Kementerian Sosial dalam bidang pendidikan yang menurutnya rawan tumpang tindih kewenangan. “Kemensos seharusnya memperkuat sisi sosial. Pendidikan sebaiknya tetap menjadi domain Kemendikbud dan Kemenag,” ujarnya.

BACA JUGA:Perluas Peluang Usaha IKM Manfaatkan Limbah Batu Bara

BACA JUGA:Genjot Produksi Migas, Menteri ESDM: Jangan Pakai Cara yang Lazim

Kedua, ia mengkhawatirkan efek segregasi sosial. “Kalau orang miskin dikumpulkan jadi satu tanpa jembatan relasi sosial dengan kalangan lain, mereka bisa terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.”