Hadapi Musim Kemarau, Herman Deru dan Menteri LHK Konsolidasikan Kesiapsiagaan Karhutla di Sumsel

PALEMBANG - Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Hanif Faisol Nurofiq, memimpin Konsolidasi Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Hotel Aryaduta Palembang.

Menteri Hanif menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap para pemegang konsesi dan pengusaha sawit yang tidak menunjukkan keseriusan dalam pencegahan karhutla.

“Jika dalam dua minggu tidak ada laporan kesiapan penanganan—baik SDM, peralatan, maupun pendanaan—kami akan kenakan sanksi administratif, bahkan pidana, sesuai UU No. 32 Tahun 2009,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang kabut asap global. Hal ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga citra internasional Indonesia terkait komitmen penurunan emisi gas rumah kaca.

Meski begitu, Menteri Hanif memberikan apresiasi kepada Sumsel atas keberhasilannya menekan jumlah titik panas. Hingga Mei 2025, Sumsel hanya mencatat sekitar 5 hektare lahan terbakar—terendah di antara lima provinsi rawan karhutla lainnya.

BACA JUGA:Dukung PLN Mobile Color Run 2025, Ajak Masyarakat Hidup Sehat

BACA JUGA:Hadiri Pengajian Akbar Muslimat NU

“Terima kasih kepada Pak Gubernur, Bupati, dan semua pihak. Ini capaian luar biasa,” kata Hanif.

Sementara itu, Gubernur Herman Deru menyoroti perubahan kesadaran masyarakat yang kini mulai meninggalkan tradisi membakar lahan. Namun ia mengingatkan bahwa edukasi saja tidak cukup. Pemerintah daerah juga harus menyediakan solusi berupa alat pembuka lahan tanpa bakar seperti ekskavator dan traktor.

“Penyediaan alsintan murah melalui sistem sewa sudah mulai kami lakukan, khususnya di wilayah rawan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar kebakaran terjadi di lahan-lahan terbengkalai akibat izin yang tak diperpanjang atau HGU yang tidak produktif. Karena itu, ia berharap dukungan regulasi dari pemerintah pusat tidak hanya dalam bentuk sanksi, tapi juga pembinaan dan solusi jangka panjang.

“Masalah lingkungan di Sumsel bukan cuma karhutla. Kami juga dihadapkan pada dampak dari aktivitas tambang dan eksplorasi gas. Kami siap bekerjasama dengan KLHK untuk mencari solusi berkelanjutan,” tegas HD.