Pentingnya Pengawasan Terhadap Aliran Kepercayaan dan Keagamaan di Wilayah OKU

BATURAJA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU) mengadakan rapat koordinasi (rakor) Tim Pengawas Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) pada Rabu, 7 Mei 2025, bertempat di Aula Kejari OKU.

Rakor dibuka langsung oleh Kepala Kejari OKU, Choirun Parapat, SH., MH., selaku Ketua Tim Koordinasi PAKEM. 

Kajari didampingi oleh Kepala Seksi Intelijen, Hendri Dunan, SH., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi PAKEM. 

Hadir pula Kasubsi, jaksa fungsional, staf bidang intelijen, serta anggota Tim Koordinasi PAKEM dari berbagai unsur, antara lain Kepolisian, TNI, Kesbangpol, BIN, Kementerian Agama, FKUB, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 

Turut diundang pula perwakilan dari FKDM, MUI, Muhammadiyah, NU, dan LDII.

Dalam pemaparannya, Kajari OKU menekankan pentingnya pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan di wilayah OKU. 

Kajari menyatakan bahwa rakor ini diselenggarakan untuk mendengarkan pandangan dari berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, serta tokoh agama, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

BACA JUGA:Tertibkan PKL di Pasar Muaradua

Kegiatan ini diisi dengan presentasi dan diskusi seputar kondisi terkini serta tantangan terkait aliran kepercayaan dan keagamaan di Kabupaten OKU. 

“Kami menekankan perlunya strategi pengawasan yang lebih terpadu dan responsif,” ungkap Kajari OKU.

Kasi Intelijen Kejari OKU menambahkan bahwa forum ini menjadi sarana untuk memantau aktivitas yang berkaitan dengan aliran kepercayaan dan agama, sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap stabilitas keamanan daerah. 

Informasi yang diperoleh dari rakor ini akan dijadikan dasar untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan.

"Diharapkan hasil rakor ini mampu menghasilkan solusi konkret guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas masyarakat, serta mencegah munculnya paham menyimpang," jelasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dengan pemuka aliran kepercayaan dan agama.