BATURAJA,KORANOKUTIMURPOS.ID – Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terus menggalakkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas tanah milik masyarakat.
Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas hak atas tanah.
Kepala Kantor Pertanahan OKU, Rosidi, A.Ptnh., S.H., M.H., menjelaskan bahwa program PTSL merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap hak-hak masyarakat.
"PTSL dirancang untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada pemilik tanah, sehingga masyarakat dapat lebih tenang dalam mengelola asetnya," ujarnya.
Rosidi menegaskan bahwa masyarakat yang ingin mengikuti program PTSL harus melengkapi persyaratan, seperti data fisik berupa hasil pengukuran bidang tanah dan tanda batas yang jelas.
BACA JUGA:Hari Guru Nasional 2024, Perlunya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan Guru
Setelah memenuhi semua syarat, pemohon hanya perlu menunggu hasil verifikasi dan penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat di berbagai desa di Kabupaten OKU.
Salah satu peserta program dari Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, menyampaikan rasa terima kasih kepada Kantor Pertanahan OKU atas keberhasilan PTSL.
"Kami sangat bersyukur atas bantuan BPN OKU yang telah mempermudah kami mendapatkan sertifikat tanah," ujar salah satu warga.
Penerbitan sertifikat tanah melalui PTSL tidak hanya memberikan rasa aman bagi pemilik tanah, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi tanah mereka.
Dengan legalitas yang jelas, masyarakat dapat memanfaatkan tanahnya untuk berbagai kebutuhan, seperti agunan untuk permodalan usaha.
Rosidi menyatakan bahwa Kantor Pertanahan OKU berkomitmen untuk terus mempercepat proses pendaftaran tanah.
Rosidi berharap semua masyarakat yang memiliki tanah, namun belum terdaftar, segera memanfaatkan program ini.
"Semakin banyak tanah yang terdaftar, semakin sedikit potensi sengketa tanah di Kabupaten OKU," jelasnya.