Hiswana Migas Keberatan Pemungutan Pajak Atas Penyerahan LPG 3 Kg

Reporter: Gus Munir |

Editor: Yogi |

Rabu , 16 Oct 2024 - 19:07

Kuasa Hukum Pajak DPP Hiswana Migas, Cuaca Teger didampingi konsultan pajak Hiswana Migas, Henry Kurniawan Yuza SE dan salahsatu wajib pajak dari Hiswana Migas OKU Raya saat mendatangi KPP Pratama Baturaja, Rabu, 16 Oktober 2024. (Foto: Gus Munir/OKES)--

Untuk itu, Hiswana Migas meminta kepada Dirjen Pajak terutama KPP Pratama Batuaraja tidak melakukan pungutan pajak PPN dan PPh untuk seleisih harga tersebut.

“Mereka (KPP Pratama Baturaja) tadi mengkonfirmasi masih menunggu keputusan pusat dengan tuntutan kami. Untuk itu, kami meminta selama menunggu ada keputusan dari Dirjen Pajak, agar KPP Pratama Baturaja untuk tidak melakukan penagihan aktif. Dan kepada agen yang sudah bayar pajak agar Dirjen Pajak mengembalikan uangnya ke wajib pajak,” tegasnya.

Sementara konsultan pajak Hiswana Migas, Henry Kurniawan Yuza SE mengatakan mengenai pemajakan agen LPG 3 kg terjadi banyak perbedaan.

Sebagai contoh di Kanwil DJP Bengkulu-Lampung tidak mengenakan PPh atas selisih HET LPG 3 KG. Dan DKPP Pratama Kotabumi tidak mengenakan PPN LPG 3 kg sebelum PMK No 220.

“Justru perlakukan pajak berbeda-beda ini kami konfirmasi kepada Dirjen Pajak. Kami telah bersurat pada 16 januari 2024 sampai hari ini tidak direspon untuk mempertanyakan perlakuakn pajak berbeda-beda di berbagai KPP salahsatunya KPP Pratam Baturaja yang memungut PPN dan rencana memungut PPh. Menurut kami perlakukan pajak harus sama tidak diskriminatif dan berlaku sama rata di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Henry menambahkan, untuk pungutan PPN yang dilakukan KPP Pratama Baturaja sudah berjalan dua tahun lalu.

“Untuk itu kami keberatan adanya pemungutan PPN dan PPh. Karena pemungutan ini berdasarkan keputusan bukan Undang-Undang,” tambahnya.

Sebenarnya, lanjut Henry pertambahan nilai tersebut untuk biaya operasional. Nilai tersebut bahkan dinilai kurang untuk biaya operasional, lantaran HET sejak 2019 belum ada penambahan. Sementara BBM dan biaya operasional lainnya alami kenaikan. “Sehingga, adanya penarikan pajak ini, kami keberatan,” pungkasnya. (*)

hiswana migas keberatan pemungutan pajak atas penyerahan lpg 3 kg                             # nilai dirjen pajak tidak berdasarkan undang-undang menetapkan pajak atas penyerahan lpg 3 kg
baturaja - himpunan wiraswasta nasional minyak dan gas (hiswana migas) oku raya keberatan adanya pungutan pajak pertambahan nilai (ppn) dan rencana pungutan penghasilan (pph) atas penggantian biaya penjualan lpg 3 kg yang dilakukan oleh dirjen pajak melalui kantor pelayana pajak (kpp) pratama baturaja.
hal itu disampaikan kuasa hukum pajak dpp hiswana migas,  cuaca teger didampingi konsultan pajak hiswana migas, henry kurniawan yuza se dan salahsatu wajib pajak dari hiswana migas oku raya saat mendatangi kpp pratama baturaja untuk melakukan konfirmasi tentang penetapan pajak atas penyerahan lpg 3 kg, rabu, 16 oktober 2024.
“kami ke kpp pratama baturaja ini karena merasa dirjen pajak dinilai tidak berdasarkan undang-undang dalam menetapkan pajak atas penyerahan lpg 3 kg,” kata kuasa hukum pajak dpp hiswana migas,  cuaca teger.
yang mana lanjut  cuaca teger, seluruh agen lpg 3 kg di indonesia saat ini sedang akan dikenakan pajak oleh dirjen pajak. salahstaunya adalah oleh kpp pratama baturaja. 
“kami ke kpp pratama baturaja untuk memberikan tanggapan atas surat yang diberikan kpp baturaja kepada salahsatu agen yang mengatakan penggantian biaya berdasarkan keputusan gubernur atau kabupaten/walikota adalah merupakan objek pph dan ppn begitu kata dirjen pajak melalui kpp baturaja,” imbuhnya.
baca juga:kontingen peparnas xvii sumsel raih peringkat ke-9 dengan 82 medali
baca juga:edward candra : optimalkan kepentingan masyarakat 
surat itu, lanjutnya dibantah secara lisan untuk diskusi langsung kepada para pejabat kpp baturaja supaya mereka lebih mengerti tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
cuaca mengatakan pihaknya menyampaikan kepada kantor pajak bahwa yang dikenakan pajak menurut undang-undang perpajakan adalah terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh berdasarkan perbuatan-perbuatan berdasarkan undang-undang.
sedangkan tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh para agen kepada pangkalan pedagang elpigi 3 kg, adalah hasil penetapan gubernur, bupati atau walikota bukan berdasarkan perundang-undangan.
“jadi, jika bukan berdasarkan perundang-undangan, maka tidak boleh dipajaki. undang-undang pajak bisa dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh berdasarkan perundang-undangan,” ungkapnya. 
sebelumnya hiswana migas mempertanyakan bagaimana mengkonversi penghasilan yang diperoleh berdasarkan keputusan bukan berdasarkan undang-undang kemudian dikonversi menjadi penghasilan berdasarkan undang-undang.
“ini sudah kami ajukan agustus sudah dua bulan berlangsung tidak mereka balas. ini kami nilai kurang transparan dalam melaksanakan undang-undang. diketahui, selisih kurang lebih rp2500 pertabung lpg 3 kg. ini yang hendak dipajaki, padahal itu bukan objek pajak. itu tambahan untuk biaya operasional,” ungkapnya.
baca juga:pj gubernur sumsel dukung penerapan metode gasing, tingkatkan generasi cerdas dan kompetitif
baca juga:tingkatkan mutu pendidikan, kemenag oku selatan launching kelas digital man 1
untuk itu, hiswana migas meminta kepada dirjen pajak terutama kpp pratama batuaraja tidak melakukan pungutan pajak ppn dan pph untuk seleisih harga tersebut. 
“mereka (kpp pratama baturaja) tadi mengkonfirmasi masih menunggu keputusan pusat dengan tuntutan kami. untuk itu, kami meminta selama menunggu ada keputusan dari dirjen pajak, agar kpp pratama baturaja untuk tidak melakukan penagihan aktif. dan kepada agen yang sudah bayar pajak agar dirjen pajak mengembalikan uangnya ke wajib pajak,” tegasnya.
sementara konsultan pajak hiswana migas, henry kurniawan yuza se mengatakan mengenai pemajakan agen lpg 3 kg terjadi banyak perbedaan. 
sebagai contoh di kanwil djp bengkulu-lampung tidak mengenakan pph atas selisih het lpg 3 kg. dan dkpp pratama kotabumi tidak mengenakan ppn lpg 3 kg sebelum pmk no 220. 
“justru perlakukan pajak berbeda-beda ini kami konfirmasi kepada dirjen pajak. kami telah bersurat pada 16 januari 2024 sampai hari ini tidak direspon untuk mempertanyakan perlakuakn pajak berbeda-beda di berbagai kpp salahsatunya kpp pratam baturaja yang memungut ppn dan rencana memungut pph. menurut kami perlakukan pajak harus sama tidak diskriminatif dan berlaku sama rata di seluruh indonesia,” ujarnya.
baca juga:sekda sumsel harapkan pka pola blended learning hasilkan sdm profesional dan berkompeten
baca juga:harap sinergitas dan kekompakan pemprov sumsel dan polda sumsel tetap terjaga
henry menambahkan, untuk pungutan ppn yang dilakukan kpp pratama baturaja sudah berjalan dua tahun lalu. 
“untuk itu kami keberatan adanya pemungutan ppn dan pph. karena pemungutan ini berdasarkan keputusan bukan undang-undang,” tambahnya.
sebenarnya, lanjut  henry pertambahan nilai tersebut untuk biaya operasional. nilai tersebut bahkan dinilai kurang untuk biaya operasional, lantaran het sejak 2019 belum ada penambahan. sementara bbm dan biaya operasional lainnya alami kenaikan. “sehingga, adanya penarikan pajak ini, kami keberatan,” pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKUTIMURPOS EDISI SABTU, 19 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan