Pemkab OKU Jemput Dukungan Pusat untuk Bangun Infrastruktur Eks Transmigrasi Batumarta
Bupati OKU, H. Teddy Meilwansyah, saat menghadiri Safari Ramadan perdana Pemerintah Kabupaten OKU di Batumarta II, Kecamatan Lubuk Raja, Sabtu (28/2). -Prokopim OKU---
KORANOKUTIMURPOS.ID - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mulai membuka peluang besar untuk pembangunan infrastruktur di kawasan eks transmigrasi Batumarta, Peninjauan, dan Sosoh Buay Rayap.
Upaya tersebut dilakukan dengan menjajaki bantuan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang membawahi Kementerian Transmigrasi.
Langkah ini sejalan dengan salah satu amanat Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan kawasan transmigrasi agar menjadi sentra ekonomi yang produktif dan terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati OKU, H. Teddy Meilwansyah, saat menghadiri Safari Ramadan perdana Pemerintah Kabupaten OKU di Batumarta II, Kecamatan Lubuk Raja, Sabtu (28/2).
Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan hingga pembangunan infrastruktur di wilayah eks transmigrasi.
BACA JUGA:Tingkatkan Keamanan dan Kekompakan, Aktifkan Ronda Malam
BACA JUGA:Larang Balap Liar, Pelanggar Terancam Pidana
Bupati Teddy menyebutkan, Pemkab OKU akan aktif “jemput bola” dengan mendatangi kementerian terkait guna memperjuangkan kebutuhan daerah.
“Melalui program Presiden Prabowo, kami pemerintah daerah akan berupaya langsung mencari dukungan ke kementerian yang dipimpin Bapak AHY. Mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang kita ajukan bisa mendapat respons positif,” ujar Bupati.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada Juli 2025, DPR RI telah menyetujui tambahan anggaran belanja sebesar Rp1,7 triliun untuk Kementerian Transmigrasi.
Dengan tambahan tersebut, total pagu APBN Kementerian Transmigrasi tahun 2025 mencapai Rp1,89 triliun.
Anggaran tersebut, lanjut Bupati, dialokasikan untuk lima program unggulan.
Di antaranya pembangunan rumah, jalan, jembatan, fasilitas umum, penguatan kawasan ekonomi transmigrasi melalui kolaborasi lintas sektor, serta penyelesaian persoalan legalitas tanah transmigrasi.