Mekanisme Cepat Penyaluran Beras Bulog untuk Daerah Bencana

KORANOKUTIMURPOS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan tata cara penyaluran bantuan pangan, khususnya beras Bulog, bagi daerah yang terdampak bencana. Ia memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman dan dapat segera disalurkan melalui mekanisme yang telah disederhanakan.

“Bulog itu memiliki mekanisme. Tadi saya sudah umumkan, dan saya sudah komunikasi dengan Kepala Badan Pangan Pak Amran, yang juga merupakan Mentan, serta dengan Dirut Bulog Pak Rizal,” ujar Mendagri dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah Antisipasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Mendagri menjelaskan, terdapat tiga skema penyaluran beras Bulog, yakni Bantuan pangan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar, dan Bantuan khusus penanganan bencana.

Untuk skema terakhir, beras dapat langsung disalurkan begitu ada permintaan resmi dari kepala daerah.

Ia menegaskan bahwa proses pengajuan bantuan dibuat sangat sederhana. Kepala daerah cukup mengirimkan surat permohonan dalam bentuk soft copy kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Setelah diterima, Bapanas akan meneruskan persetujuan kepada Bulog agar bantuan segera dikirim sesuai kebutuhan daerah.

BACA JUGA:Teh Daun Melinjo: Cara Tradisional Pereda Nyeri, Solusi yang Mulai Dilirik

BACA JUGA:Gelar Sosialisasi Road to Indonesia Sports Summit 2025

“Contoh kemarin, Lhokseumawe membutuhkan 100 ton. Oke, Wali Kota Lhokseumawe buat surat soft copy-nya saja, dikirim ke saya, ke Mentan, ke Kepala Badan Pangan. Setelah itu, Badan Pangan menyetujui, tidak usah lama-lama, langsung forward kepada Dirut Bulog,” jelas Mendagri.

Eks Kapolri itu juga menegaskan bahwa stok beras nasional aman. Ia mencontohkan ketersediaan beras Bulog di Lhokseumawe yang mencapai 28 ribu ton, jumlah yang dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat selama beberapa bulan.

Terkait kondisi di Sibolga, Mendagri menjelaskan bahwa sebagian warga sempat mendatangi gudang Bulog karena khawatir akan ketersediaan logistik dan akses wilayah yang sebelumnya terhambat. Ia menyebut situasi tersebut mirip dengan yang terjadi di Palu, ketika daerah terisolasi akibat bencana.

“Kita tahu bahwa terjadi panic buying, kemudian kesulitan, apalagi kalau daerah itu terisolasi. Kita pernah mengalami dulu di Palu, hari ketiga terjadi penjarahan karena semua akses tertutup,” ujarnya.

Mendagri menuturkan bahwa pemerintah kini mendistribusikan logistik secara proaktif ke wilayah yang sulit dijangkau dengan memanfaatkan berbagai jalur yang tersedia. Ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat bahwa penyaluran bantuan dilakukan sesuai mekanisme agar tepat sasaran.

BACA JUGA:Buka Olimpiade PAI 2025, Harap Siswa Sekolah Lebih Berkarakter

BACA JUGA:Serahkan Bantuan Rp250 Juta untuk Warga Terdampak Banjir di Aceh