Puluhan Massa Gelar Aksi Demo Tuntut Usut Dugaan Korupsi di KPU OKU Selatan

Reporter: Hamdal |

Editor: Yogi |

Selasa , 21 Oct 2025 - 17:03

Puluhan massa dari Masyarakat Toleransi Analisa Nusantara (Mata Nusantara) menggelar aksi demo di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Senin (20/10/2025). -Foto: Ist.---

puluhan massa gelar aksi demo tuntut usut dugaan korupsi di kpu oku selatan                            muaradua – puluhan massa yang tergabung dalam masyarakat toleransi analisa nusantara (mata nusantara) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan, senin (20/10/2025).
aksi tersebut digelar sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar segera mengusut dugaan korupsi dana hibah pilkada 2024 yang dikelola komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten ogan komering ulu (oku) selatan.
dalam orasinya, koordinator aksi, subhan, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat adanya penyelewengan dana hibah pilkada 2024 yang mencapai rp 23 miliar.
menurutnya, dana yang semestinya digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah justru diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya.
“kami mencium adanya penyimpangan dalam beberapa kegiatan, seperti pengadaan logistik dan alat peraga kampanye (apk), proses rekrutmen ppk, pps, dan kpps, hingga penggunaan anggaran perjalanan dinas yang diduga tidak sesuai peruntukannya,” ujar subhan di tengah aksi.
baca juga:satu tahun prabowo-gibran, industrialisasi masih jadi andalan
baca juga:kemenag dan microsoft latih 50 ribu guru pesantren, santri siap kuasai teknologi ai
ia menegaskan, dugaan penyelewengan dana tersebut perlu segera diusut agar penyelenggaraan demokrasi di oku selatan tetap bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“jangan sampai proses pilkada yang menjadi simbol demokrasi justru dicemari oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi,” tambahnya.
selain menyoroti dugaan penyimpangan dana hibah, para pendemo juga mendesak kejati sumsel untuk membuka penyelidikan terkait dugaan adanya setoran sebesar 30 persen dari setiap organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kabupaten oku selatan.
menurut mereka, praktik tersebut diduga dilakukan atas perintah oknum pejabat tinggi daerah dan telah menimbulkan keresahan di kalangan asn.
tak hanya itu, massa juga menyoroti pembangunan rumah dinas bupati oku selatan yang disebut-sebut mangkrak. 
baca juga:hujan desan, longsor di 3 titik warkuk ranau selatan
baca juga:museum situs gua harimau diresmikan
proyek senilai rp 13 miliar tersebut dinilai sarat kejanggalan dan berpotensi menjadi sumber kebocoran anggaran daerah.
“proyek rumah dinas bupati yang terbengkalai ini jelas merugikan keuangan daerah. kami menduga ada permainan anggaran di balik proyek itu,” kata subhan menegaskan.
dalam aksi damai tersebut, perwakilan mata nusantara menyerahkan dokumen laporan resmi dan bukti pendukung kepada pihak kejati sumsel.
perwakilan dari kejati menyatakan akan mempelajari laporan tersebut dan menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
massa berharap kejati benar-benar bersikap profesional dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.
“kami akan terus mengawal laporan ini sampai tuntas. rakyat berhak tahu bagaimana uang negara digunakan. jangan biarkan keadilan berhenti di jalan,” tegas subhan menutup aksi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKUTIMURPOS EDISI RABU, 22 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan