Pengelolaan Aset Desa Tidak Boleh Sembarangan

Reporter: Eris |

Editor: Yogi |

Selasa , 07 Oct 2025 - 18:29

Kejari OKU menggelar kegiatan sosialisasi pendampingan pengelolaan dan pencegahan penyalahgunaan keuangan desa bersama para kepala desa se-Kecamatan Baturaja Barat. -Istimewa---

pengelolaan aset desa tidak boleh sembarangan                            baturaja — kejaksaan negeri (kejari) ogan komering ulu (oku) menggelar kegiatan sosialisasi pendampingan pengelolaan dan pencegahan penyalahgunaan keuangan desa bersama para kepala desa se-kecamatan baturaja barat.
kegiatan ini berlangsung di kantor kepala desa laya, kecamatan baturaja barat, senin (6/10/2025).
sosialisasi tersebut dipimpin oleh kasi intelijen kejari oku, hendri dunan, sh, yang menegaskan pentingnya pemahaman hukum dan akuntabilitas bagi aparatur desa dalam mengelola keuangan desa agar terhindar dari pelanggaran yang dapat merugikan negara.
“pengelolaan aset desa tidak boleh sembarangan. aset desa tidak bisa diperjualbelikan tanpa mekanisme dan persetujuan resmi. setiap tindakan harus melalui proses hukum yang jelas,” tegas hendri.
hendri mencontohkan, praktik penjualan kebun milik desa tanpa kejelasan tujuan dan mekanisme yang sah merupakan bentuk penyimpangan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum. 
baca juga:rangkaian penilaian anugerah pesona desa sumsel, wisata di oku selatan mulai dikunjungi
baca juga:lakukan pemangkasan pohon di musim hujan
ia juga menekankan bahwa setiap aset dan kegiatan keuangan desa wajib tercatat dalam aplikasi dana desa.
“semua bentuk pengelolaan, baik fisik maupun non-fisik, harus diunggah ke dalam aplikasi dana desa. ini menjadi bentuk transparansi dan tanggung jawab publik,” tambahnya.
camat baturaja barat, yan kurniawan, sstp, turut mengapresiasi kegiatan tersebut. 
ia menyebut bahwa sosialisasi ini memberi manfaat besar bagi kepala desa agar lebih berhati-hati dalam penggunaan dana desa dan pengelolaan aset publik.
“ini momentum penting bagi para kepala desa untuk belajar langsung dan meminta arahan dari pihak kejaksaan,” ujar yan.
selain membahas tata kelola keuangan, kejari oku juga menyoroti pengelolaan koperasi merah putih, dengan peringatan agar perangkat desa tidak dilibatkan sebagai pengurus, serta menghindari praktik simpan pinjam berisiko tinggi yang dapat menimbulkan kredit macet.
baca juga:pekerja dapur mbg pelangki serempak mengundurkan diri
baca juga:terus lanjutkan pemulihan pasca banjir bandang
melalui kegiatan ini, kejari oku menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan hukum preventif kepada pemerintah desa agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKUTIMURPOS EDISI RABU, 08 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan