Pemerintah Segera Terapkan Skema Baru Ubah Sampah Jadi Listrik

Reporter: Claudeo |

Editor: Yogi |

Kamis , 02 Oct 2025 - 18:54

Pemerintah kembali menegaskan perhatiannya pada Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).--

JAKARTA - Jutaan ton sampah yang diproduksi di Indonesia seringkali dianggap sebagai suatu masalah. Namun ternyata, sampah-sampah ini dapat diubah menjadi sumber energi baru. Hal ini dibahas pada Rapat Koordinasi Pengolahan Sampah menjadi Energi (Waste to Energy). Pada pertemuan ini, Pemerintah kembali menegaskan perhatiannya pada Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Sepanjang tahun 2024, timbulan sampah secara nasional mencapai 33,8 juta ton. 59,9 persen atau 20,2 juta ton merupakan sampah terkelola, sementara sisanya sebanyak 13,6 juta ton atau 40,1% adalah sampah yang tidak terkelola yang dapat mencemari lingkungan.

Untuk mengatasi masalah sampah ini, Pemerintah menyiapkan program PSEL yang akan segera dibangun di 33 kota di Indonesia. Tidak hanya menghasilkan listrik hijau, program ini juga akan membuka ribuan lapangan kerja hijau bagi masyarakat dan memberikan efek berganda bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Keseriusan Pemerintah juga tercermin dari penambahan porsi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. Melalui dokumen tersebut Pemerintah menetapkan target kapasitas terpasang dari PLTSa sebesar 452,7 Megawatt (MW), dengan kebutuhan investasi mencapai USD2,72 miliar.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan inisiasi PSEL ini sudah dilakukan sejak 10 tahun terakhir. Melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, Pemerintah telah memprioritaskan PSEL di 12 kota di Indonesia. Saat ini Surabaya dan Surakarta telah berhasil menyediakan listrik dari energi sampah.

"Kita mengharapkan dengan kita lakukan evaluasi, penyempurnaan terhadap implementasi dan regulasinya, kita harapkan seluruh kota yang menghasilkan sampah di atas 1.000 ton per hari, dan juga untuk daerah yang jumlah sampahnya kurang dari 1.000 ton per hari ini bisa kita lakukan kerja sama antar daerah, sehingga seluruh sampah yang ada di kabupaten/kota dapat dilakukan pengolahan," ujar Yuliot.

Untuk mengakselerasi program ini, Pemerintah melalu Danantara Indonesia akan memilah daerah yang menjadi prioritas pembangunan PSEL yang dilaksanakan oleh Danantara, serta daerah lain yang dapat didanai melalui kerja sama dengan investor potensial, maupun investasi murni.

"Bersama-sama kita mendorong pengolahan sampah menjadi energi sebagai solusi inovatif untuk mengatasi krisis sampah dan menunjukkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi ke depan," ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani.

Langkah akselerasi juga dibarengi dengan perbaikan prosedur pengolahan sampah yang mewajibkan Pemerintah Daerah berperan dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta penyediaan sampah untuk kebutuhan pengolahan. Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat memenuhi mandatori kebutuhan sampah untuk PSEL, maka dapat bekerja sama dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya melalui koordinasi Pemerintah Provinsi.

pemerintah segera terapkan skema baru ubah sampah jadi listrik                            jakarta - jutaan ton sampah yang diproduksi di indonesia seringkali dianggap sebagai suatu masalah. namun ternyata, sampah-sampah ini dapat diubah menjadi sumber energi baru. hal ini dibahas pada rapat koordinasi pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy). pada pertemuan ini, pemerintah kembali menegaskan perhatiannya pada pengelolaan sampah menjadi energi listrik (psel).
sepanjang tahun 2024, timbulan sampah secara nasional mencapai 33,8 juta ton. 59,9 persen atau 20,2 juta ton merupakan sampah terkelola, sementara sisanya sebanyak 13,6 juta ton atau 40,1% adalah sampah yang tidak terkelola yang dapat mencemari lingkungan.
untuk mengatasi masalah sampah ini, pemerintah menyiapkan program psel yang akan segera dibangun di 33 kota di indonesia. tidak hanya menghasilkan listrik hijau, program ini juga akan membuka ribuan lapangan kerja hijau bagi masyarakat dan memberikan efek berganda bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
keseriusan pemerintah juga tercermin dari penambahan porsi pembangkit listrik tenaga sampah (pltsa) pada rencana usaha penyediaan tenaga listrik (ruptl) pln 2025-2034. melalui dokumen tersebut pemerintah menetapkan target kapasitas terpasang dari pltsa sebesar 452,7 megawatt (mw), dengan kebutuhan investasi mencapai usd2,72 miliar.
baca juga:dukung penjajakan kerja sama pendidikan hukum bagi asn kemenag
baca juga:makam pahlawan jurai komering jadi tempat peringatan hari kesaktian pancasila di oku timur
wakil menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) yuliot mengatakan inisiasi psel ini sudah dilakukan sejak 10 tahun terakhir. melalui peraturan presiden nomor 35 tahun 2018, pemerintah telah memprioritaskan psel di 12 kota di indonesia. saat ini surabaya dan surakarta telah berhasil menyediakan listrik dari energi sampah.
"kita mengharapkan dengan kita lakukan evaluasi, penyempurnaan terhadap implementasi dan regulasinya, kita harapkan seluruh kota yang menghasilkan sampah di atas 1.000 ton per hari, dan juga untuk daerah yang jumlah sampahnya kurang dari 1.000 ton per hari ini bisa kita lakukan kerja sama antar daerah, sehingga seluruh sampah yang ada di kabupaten/kota dapat dilakukan pengolahan," ujar yuliot.
untuk mengakselerasi program ini, pemerintah melalu danantara indonesia akan memilah daerah yang menjadi prioritas pembangunan psel yang dilaksanakan oleh danantara, serta daerah lain yang dapat didanai melalui kerja sama dengan investor potensial, maupun investasi murni.
baca juga:sambut perhelatan motogp mandalika 2025, tiket sudah terjual 90 %
baca juga:penerapan sni jadi kunci penguatan industri hadapi tantangan global
"bersama-sama kita mendorong pengolahan sampah menjadi energi sebagai solusi inovatif untuk mengatasi krisis sampah dan menunjukkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi ke depan," ujar chief executive officer (ceo) danantara rosan roeslani.
langkah akselerasi juga dibarengi dengan perbaikan prosedur pengolahan sampah yang mewajibkan pemerintah daerah berperan dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta penyediaan sampah untuk kebutuhan pengolahan. apabila pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi mandatori kebutuhan sampah untuk psel, maka dapat bekerja sama dengan kabupaten/kota lain di sekitarnya melalui koordinasi pemerintah provinsi.

Tag

Share