Sidang Vonis Korupsi Pokir DPRD, Nama Sejumlah Pejabat OKU Muncul

Reporter: Cris |

Editor: Yogi |

Sabtu , 16 Aug 2025 - 17:11

Nama Teddy, M Iqbal dan Sejumlah Pejabat OKU Kembali Disebut di Sidang Vonis Terdakwa Korupsi Pokir DPRD. -Foto: Ist.---

sidang vonis korupsi pokir dprd, nama sejumlah pejabat oku muncul                            palembang – nama bupati ogan komering ulu (oku) teddy meilwansyah dan m iqbal alisyahbana kembali mencuat dalam persidangan perkara dugaan suap proyek pokok-pokok pikiran (pokir) dprd oku di pengadilan negeri (pn) palembang, jumat (15/8/2025).
keduanya disebut dalam pertimbangan putusan perkara yang menjerat dua kontraktor, ahmad sugeng santoso dan m fauzi alias pablo. sidang dipimpin oleh ketua majelis hakim idi il amin sh mh, yang pada kesempatan itu membacakan vonis terhadap para terdakwa.
hakim menilai kedua terdakwa terbukti secara sah memenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum (jpu) komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri, yakni memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
“perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp,” tegas idi il amin saat membacakan amar putusan.
ahmad sugeng santoso dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda rp200 juta, subsider 1 bulan kurungan. hukuman ini sedikit lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta 2 tahun penjara.
baca juga:harga beras stabil, bulog oku pastikan stok aman 
baca juga:bupati oku selatan minta tenaga kesehatan tuntaskan problem pelayanan kesehatan 
sementara itu, m fauzi alias pablo divonis 2 tahun penjara dan denda rp200 juta, subsider 1 bulan kurungan.
hakim menilai perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi dan mencoreng citra kabupaten oku. meski demikian, sikap sopan di persidangan dan pengakuan bersalah dijadikan alasan yang meringankan. baik terdakwa maupun jpu kpk menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.
dalam dakwaan terungkap, perkara ini bermula dari tawaran nopriansyah kepada kedua kontraktor untuk menggarap sembilan paket proyek strategis bernilai hampir rp45 miliar.
syaratnya, mereka wajib memberikan “fee” tertentu. untuk menyamarkan aliran dana, proyek tersebut dibuat seolah-olah dikerjakan oleh perusahaan yang berbeda, padahal dikendalikan pihak yang sama.
rincian sembilan proyek itu antara lain:
rehabilitasi rumah dinas bupati oku – rp8,39 miliar (cv rf)
rehabilitasi rumah dinas wakil bupati – rp2,46 miliar (cv re)
pembangunan kantor dinas pupr oku – rp9,88 miliar (cv dsa)
pembangunan jembatan desa guna makmur – rp983 juta (cv gr)
baca juga:dugaan cabul anak di oku diupayakan divonis maksimal
baca juga:sppg jadi program prioritas, oku selatan siap berperan aktif
peningkatan jalan poros tanjung manggus–bandar agung – rp4,92 miliar (cv dsa)
peningkatan jalan panai makmur–guna makmur – rp4,92 miliar (cv acn)
peningkatan jalan unit xvi–kedaton timur – rp4,92 miliar (cv mdr corp.)
peningkatan jalan let muda m sidi junet – rp4,85 miliar (cv bh)
peningkatan jalan desa makarti tama – rp3,93 miliar (cv mdr corp.)
penyelidikan kpk mengungkap adanya indikasi pengondisian proyek sejak tahap pembahasan rancangan apbd 2025. bahkan, ada dugaan sejumlah anggota dprd oku meminta agar dana pokir mereka dialihkan menjadi proyek fisik sebagai bentuk “imbalan” dukungan terhadap pengesahan anggaran.
kasus ini menambah daftar panjang perkara korupsi di daerah yang melibatkan pengaturan proyek dan penyalahgunaan dana pokir dprd. peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi para pejabat daerah dan kontraktor agar tidak mengulang praktik serupa di masa depan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKUTIMURPOS EDISI MINGGU, 17 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan