Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, Bupati Enos Harapkan Perbaikan

MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memfasilitasi Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten OKU Timur yang dibuka langsung oleh Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M., Bertempat di Balai Rakyat Setda OKU Timur, Jum'at (08/08/2025).

Kegiatan Workshop ini diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan narasumber Anggota DPR RI Komisi XI H. Bertu Merlas, S.T., Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Sumatera Selatan Rahmadi Murwanto, Ak., M.Acc., M.B.A, Ph.D., dan Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan Supriyadi S.E., M.M.

Dalam Sambutannya, Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, S.T., M.T. M.M. berharap kegiatan Workshop Evaluasi yang bertema "Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dapat memberikan pencerahan serta menambah semangat dalam bekerja dan melaksanakan tugas masing-masing terlebih khusus yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan desa.

BACA JUGA:BRI Resmikan Kantor Cabang di Taipei, Sediakan Layanan Keuangan Bagi 360 Ribu PMI Di Taiwan

BACA JUGA:Peluncuran Output SDDI dan Program Desa Cantik, Enos: Data Pondasi Pembangunan

Bupati Enos juga menjelaskan bahwa Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa merupakan proses penilaian terhadap keuangan dan pembangunan desa yang dikelola dengan tujuan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan pembangunan tersebut telah berjalan baik dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

"Evaluasi ini sangat penting untuk membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan memastikan bahwa Dana Desa benar-benar digunakan untuk program dan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat desa", Ujar Bupati Enos.

Menurutnya, melalui evaluasi ini diharapkan masalah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa dapat diidentifikasi sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat. "Evaluasi ini juga memberikan masukan untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa dan menjadi alat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan termasuk dalam hal keuangan dan pembangunan", jelasnya.

Dengan bangga, Bupati juga menambahkan bahwa pada hari ini Kabupaten OKU Timur mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak di tingkat Nasional. BPKP memiliki peran penting dalam pengawasan keuangan dan pembangunan desa dan berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi sehingga setiap program dan pekerjaan dapat terlaksana sesuai harapan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Temu Usaha Agribisnis OKU Timur untuk Perkuat Ketahanan Pangan

BACA JUGA:Bupati Enos Hadiri Pelantikan Pengurus KONI OKU Timur

Bupati Enos mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan evaluasi ini dan menekankan agar seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk menyimak setiap materi yang disampaikan serta memberikan ide saran hingga kritik demi kesuksesan pembangunan desa dan bersama-sama mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Sementara itu, H. Bertu Merlas selaku narasumber dari DPR RI dalam paparannya menyampaikan bahwa tugas Komisi XI DPR RI adalah berfokus di bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter dan Sektor Jasa Keuangan, yang salah satu fungsinya antara lain pengawasan dana desa.

Di akhir acara, dilakukan penyerahan plakat cindera mata dari Bupati OKU Timur dengan Kepala BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara (KPPN) Baturaja, Unsur Forkopimda OKU Timur dan Instasi Vertikal, Kepala Cabang Bank Sumsel Babel, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kabag, Camat dan Kades Se-OKU Timur.