Rumuskan Data Tunggal untuk Insentif Guru

JAKARTA - Kehadiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi inspirasi pentingnya pemadanan data sebelum dijadikan acuan program. 

Hal ini menjadi kesepahaman bersama dalam rapat antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti, serta Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Bappenas, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti mengatakan Presiden Prabowo menyampaikan akan memberi bantuan kepada para guru non ASN yang belum bersertifikat pada Peringatan Hari Guru 2024. Ia pun berpegang pada data untuk realisasi kesejahteraan para guru. 

"Ini yang memang menjadi ikhtiar kita bersama," kata Mu'ti. 

Ia mengatakan validasi data menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan guru. Menurutnya, diperlukan juga mempadupadankan data tersebut.

BACA JUGA:Pemerintah dan DPR Sepakati RUU Minerba, Siap Dibahas di Sidang Paripurna

"Supaya tidak terjadi duplikasi," katanya.

Terkait hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan semua data penerima manfaat yang masuk ke Kementerian Sosial (Kemensos) akan diintervensi. Penerima manfaat dulu mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tapi kini sudah ada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

"Sebagian besar program Kemensos, anggarannya social protection, sekarang diseimbangkan social protection dan empowering," katanya. 

Dalam konteks bantuan kesejahteraan guru, ia mengatakan diperlukan data final yang dirumuskan tiga kementerian terkait dan BPS. Hal itu sebagaimana Kemensos yang saat ini terus berkoordinasi dengan BPS khususnya soal pemutakhiran DTSEN. 

"Ada mekanisme yang disepakati untuk pemutakhiran," katanya. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN Rachmat Pambudy mengatakan data guru yang berhak menerima bantuan perlu difinalkan bersama antara Kemensos, Kementerian PPN, Kementerian Dikdasmen, dan BPS. Ia juga berpesan agar data ini juga selalu dilakukan pemutakhiran. 

"Pemadanan data tak bisa berhenti saat menyalurkan, tapi juga saat verifikasi," katanya.