Manfaat Utama DTSEN, Penyaluran Bansos Lebih Akurat

KORANOKUTIMURPOS.ID – Kementerian Sosial RI menggelar dialog bersama 398 pilar sosial di Pendopo Si Panji, Kabupaten Banyumas. Dialog bersama dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menekan angka kemiskinan melalui penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta optimalisasi bisnis proses dalam penyaluran bantuan sosial.

“DTSEN menjadi sistem data tunggal pertama yang mengintegrasikan informasi kesejahteraan sosial dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk hasil pemadanan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Sistem ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, dengan data yang akurat, dinamis, dan real-time. Melalui DTSEN, setiap penerima manfaat akan terverifikasi secara berkelanjutan, sehingga mereka yang sudah tidak memenuhi kriteria—misalnya karena peningkatan kesejahteraan, berpindah tempat, atau meninggal dunia—akan otomatis diperbarui. Gus Ipul menegaskan bahwa sistem ini akan menjadi alat utama dalam menentukan penerima bantuan, serta memastikan alokasi anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.

BACA JUGA:Ikkesindo Resmi Lantik dr Veranika Santiani Fani Jadi Konsultan Manajemen Kesehatan

Pemutakhiran data dalam DTSEN dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, melalui jalur resmi, yaitu pengajuan dari RT/RW atau pendamping sosial, yang akan diverifikasi oleh pemerintah daerah dan pusat. Kedua, melalui jalur partisipasi, di mana masyarakat dapat mengusulkan atau menyanggah data yang dianggap tidak sesuai. Dengan adanya mekanisme ini, transparansi dan akurasi data akan semakin terjamin. 

“Semua harus satu pintu, yaitu DTSEN, yang berlaku dari pusat hingga daerah agar lebih terarah sesuai arahan Presiden,” ujar Gus Ipul.

Ia juga menambahkan bahwa pemutakhiran data akan dilakukan setiap hari, sehingga sistem ini selalu diperbarui sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Selain penerapan DTSEN, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya bisnis proses yang efektif dalam distribusi bantuan sosial guna mempercepat penurunan angka kemiskinan. 

Saat ini, angka kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan dari 9,03% menjadi 8,57%, dengan Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan progres signifikan. Namun, untuk mempertahankan tren positif ini, diperlukan pola intervensi yang lebih terarah terhadap 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial).

Salah satu langkah konkret yang ditekankan oleh Gus Ipul adalah pemberdayaan penerima bantuan agar tidak terus bergantung pada Bansos. Ia menegaskan bahwa penerima manfaat yang masih berada dalam usia produktif tidak boleh menerima bantuan lebih dari lima tahun, kecuali bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. 

Oleh karena itu, pendamping sosial, khususnya SDM PKH, ditargetkan untuk mendorong minimal 10 penerima manfaat per tahun agar bisa lulus (graduasi) setelah lima tahun menerima bantuan. Setelah mencapai tahap graduasi, penerima manfaat akan direkomendasikan untuk mendapatkan program pemberdayaan dari kementerian atau lembaga lain, sehingga mereka tetap memiliki sumber penghidupan berkelanjutan.

Gus Ipul juga meminta para pendamping sosial untuk menentukan jenis bantuan yang paling sesuai bagi penerima manfaat, apakah melalui Linjamsos (Perlindungan Jaminan Sosial), Rehsos (Rehabilitasi Sosial), atau Dayasos (Pemberdayaan Sosial). Dengan pendekatan ini, setiap bantuan yang diberikan dapat berdampak lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Banyumas, Iwannudin Iskandar, menegaskan Pemkab Banyumas siap mendukung penuh seluruh program Kementerian Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menyampaikan pemerintah daerah telah melakukan berbagai intervensi kepada penerima manfaat melalui pilar-pilar sosial di wilayah Banyumas.