Usulkan Konsumsi Listrik dan Bauran Energi

Reporter: Yogi |

Editor: Rendy |

Jumat , 24 Jan 2025 - 17:06

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).--

usulkan konsumsi listrik dan bauran energi                            jakarta - wakil menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) yuliot pada rapat dengar pendapat (rdp) bersama komisi xii dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri), menyampaikan bahwa rencana umum ketenagalistrikan nasional (rukn) yang telah ditetapkan menteri esdm pada 29 november 2024 lalu melalui keputusan menteri esdm nomor 314.k/tl.01/mem.l/2024 tentang rencana umum ketenagalistrikan nasional, perlu mendapatkan masukan dan pertimbangan dari dpr ri.
rukn 2025-2060 merupakan pemutakhiran dari rukn 2019-2038 dan merupakan turunan dari rancangan pp ken yang sudah disetujui komisi vii dpr pada september 2024 lalu, serta dipertegas dengan persetujuan komisi xii dpr ri 21 januari 2025.
"alhamdulillah bahwa rancangan pp ken telah disetujui komisi vii dpr tanggal 5 september 2024 dan dipertegas persetujuan bersama komisi xii dpr tanggal 21 januari 2025. selanjutnya, rukn yang mengacu ken perlu ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan ruptl pt pln (persero) dan pemegang wilayah usaha lainnya," ujar yuliot di gedung dpr/mpr, hari ini, kamis (23/1).
menurut yuliot, pada rukn yang telah ditetapkan menteri esdm, konsumsi listrik perkapita dalam rukn telah diselaraskan dengan target presiden republik indonesia terkait pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, juga penetapan dalam ken. 
baca juga:kemenag umumkan daftar jemaah haji khusus berhak lunasi biaya haji 2025
adapun target konsumsi listrik perkapita dan bauran energi diambil dari penetapan ken untuk tahun 2030, 2040, 2050 dan 2060, namun untuk pertahunnya diperoleh dari kertas kerja pemodelan pada ken.
sebagai rujukan, kwh (kilo watt hour) perkapita pada tahun 2060 sebesar 5.038 kwh, masih dalam rentang skenario ken. adapun target tersebut, berada di sekitar konsumsi per kapita inggris 4.333 kwh dan jerman 6.060 kwh pada tahun 2023 lalu.
sama halnya dengan bauran energi, yuliot menyampaikan bahwa bauran energi baru terbarukan (ebt) dalam satuan mtoe (million ton oil equivalent) dalam rukn ditetapkan melebihi ken untuk mendukung target bauran energi primer ken yang juga mencakup energi sektor industri dan transportasi. 
rukn dirancang untuk mencapai target bauran ebt dalam satuan mtoe sebesar 82% pada tahun 2060, melebihi target ken sebesar 78%.
"sementara itu, bauran energi dalam satuan twh (terra watt hour), didukung oleh bauran energi pada rancangan ruptl pln 2025-2034. sampai dengan 2030 target rukn dan ruptl sama. selanjutnya bauran energi pln ditargetkan lebih tinggi daripada rukn," ujarnya.
 
sejalan dengan target konsumsi listrik dan bauran energi yang tercantum pada ken, pemerintah juga berencana menambah pembangkit dan membangun supergrid untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan mencapai 443 gw pada tahun 2060, di mana 79% berasal dari ebt. sekitar 42% berasal dari variable renewable energy (vre) seperti tenaga surya dan angin, yang didukung teknologi penyimpanan energi.
di samping itu, sebagai langkah strategis untuk memastikan terevakuasinya potensi ebt ke pusat beban dan menambah keandalan sistem kelistrikan, pemerintah akan membangun supergrid. 
supergrid akan memainkan peran penting dalam mengatasi missmatch antara lokasi potensi energi terbarukan yang tersebar dengan pusat-pusat konsumsi listrik, sekaligus mendukung upaya indonesia mencapai net zero emission (nze) pada tahun 2060.
"rencana pengembangan ini mencakup interkoneksi utama seperti sumatera-jawa, kalimantan-sulawesi, dengan implementasi bertahap hingga tahun 2045," ujar yuliot.
sebagai informasi, meski telah ditetapkan oleh menteri esdm, rukn 2025-2060 tetap memerlukan masukan dan pertimbangan dpr. 
hal ini merupakan tindak lanjut dari putusan mahkamah konstitusi nomor 39/puu-xxi/2023, yang menegaskan bahwa dalam penyusunan dan penetapan rukn diperlukan pertimbangan dari dpr ri.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKUTIMURPOS EDISI JUMAT, 7 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan