“Hasilnya jelang Idul Fitri lalu sebanyak 697 paket pangan dibagikan kepada warga kategori miskin ekstrem. Selain itu Pemkab OKI juga memperbaiki 117 rumah tidak layak huni (tahun 2023 dan 2024) bersumber dari APBD, Dana Desa, CSR perusahaan maupun Baznas OKI," terangnya.
Sementara bantuan sosial, tambah Pj Bupati bukan hanya berupa bantuan cadangan pangan, melainkan juga di sektor produktif seperti bantuan bibit di sektor pertanian dan peternakan, bantuan perlengkapan dan iuran sekolah di sektor Pendidikan.
Pada aspek pelayanan publik khususnya bidang perizinan, pada triwulan I 2024 Pemkab OKI jelasnya telah menerbitkan sebanyak 2.752 perizinan dengan berbagai jenisnya.
BACA JUGA:Animo Masyarakat Tinggi, Harga Tiket Bus Doble Decker DAMRI Naik
Dimana pelayanan perizinan di OKI telah dukung oleh kepastian regulasi dan sistem perizinan berbasis online.
Untuk tetap menggairahkan iklim investasi, Pemkab OKI terang Asmar akan terus dilakukan upaya-upaya updating peta potensi investasi daerah, memperluas jangkauan informasi perizinan, mempermudah akses pelayanan melalui pelayanan jemput bola dan penyederhanaan proses perizinan.
Sementara dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran, Pj Bupati OKI telah mengeluarkan Intruksi kepada OPD di OKI melalui SE nomor 103/IV/2024 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Per April 2024, serapan anggaran mencapai 17,94 persen.
Terkait Kesehatan, Pemkab OKI juga terus berikhtiar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sarpras dan alat kesehatan rumah sakit dan puskesmas terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.
BACA JUGA:Tergabung dalam Kloter 16 dan 18, CJH Kabupaten OKI Berangkat Awal Juni
“Sejumlah inovasi pun telah kita lakukan antara lain melalui program pemantauan ibu hamil Revolusi KIA, penyediaan alat USG 2 Dimensi di seluruh Puskesmas, Distribuasi alat Antropometri pada 835 Posyandu se OKI," jelasnya.
Lalu untuk program satu perawat satu desa serta layanan edukasi kesehatan online Obsesi. Pemkab OKI juga mengcover kesehatan warganya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui Universal Health Coverage UHC.
Menanggapi berbagai upaya yang telah dipaparkan, Itjen Kemendagri Komjen Pol Drs Tomsi Tohir Balaw, MSi memberikan respon positif, utamanya perihal pengendalian inflasi, pasalnya Kabupaten OKI jadi salah satu daerah penghitungan IHK nasional.
“Sebagai daerah penghitung IHK melalui berbagai upaya yang telah dilakukan Pak Bupati untuk pengendalian inflasi, tentu patut diapresiasi," ucapnya.
Pihaknya, memantau Pj Bupati mampu menggerakkan tiap komponen yang ada untuk bersama-sama melakukan sejumlah hal yang memang ditargetkan sebagai program prioritas. Termasuk pengendalian angka inflasi tersebut.
BACA JUGA:Kepala BPS Sumsel Ungkap Maret Nilai Ekspor Sumsel Naik 12,94 Persen di Banding Februari
Meski demikian, terdapat berbagai catatan, saran hingga masukan strategis lainnya mengenai sejumlah hal, terkait ketersediaan pangan melalui neraca pangan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta berbagai hal lain.