Tanpa bermaksud memuji dan menyetujui langkahnya, saya infokan dengan nada gembira bahwa harga pembelian sawit petani sudah baik (Lihat Disway 10 Juni 2026: Mulai Move-on). Saya pun menyalaminya. Dengan polos saya infokan bahwa para pengusaha sawit tampaknya sudah bisa menerima kebijakan ekspor satu pintu lewat Danantara Sumberdaya Indonesia.
Yang saya salami itu anak muda, gagah, tegap, dan berwajah serius. Bajunya putih, celana hitam. Di dadanya ada lambang yang menandakan ia anggota kabinet Presiden Prabowo. Namanya: Sudaryono. Jabatannya: wakil menteri pertanian. Maka Anda pun sudah tahu: ia adalah salah satu dari Hambalang Boys.
"Mereka memang saya ancam, Pak. Izin kebun sawit mereka akan kami cabut," ujar Sudaryono. "Kasihan petani sawit. Jumlah mereka 25 juta petani," tambahnya. "Kalau masih bandel akan saya laporkan ke polisi," kata Sudaryono.
Saya pun kecele. Saya pikir harga beli TBS sudah baik karena pengusaha sawit sudah melewati masa-masa marah dan penolakan mereka. Lalu mereka bisa menerima keadaan, pasrah dan move on. Ternyata bukan semua itu. Ternyata para pengusaha lebih takut oleh ancaman dari Kementerian Pertanian.
Setelah bertemu Sudaryono itu pun saya menghubungi jaringan yang ada di Riau dan Sangatta Kaltim. Salah satu petani di Kaltim itu punya kebun sawit 100 hektare. Ayahnyi dulu teman baik saya di kegiatan sosial di sana. Mereka ternyata membenarkan apa yang dikatakan Sudaryono. "Mereka takut semua," ujar petani di Kaltim itu.
Sejak Presiden Prabowo berpidato di DPR di hari Kebangkitan Nasional akhir Mei lalu harga buah sawit petani memang hancur. Dari semula Rp3.400 tinggal Rp2.100. "Lebih satu minggu petani menderita dengan harga jatuh itu," ujar petani muda itu.
Dari Riau saya dapat kiriman data ancaman itu. Sebanyak 22 PKS di sana dapat surat ancaman. (Singkatan PKS kini sama populernya dengan PKS –yang satu berarti Pabrik Kelapa Sawit yang satunya Anda sudah lama tahu). Saya baca satu per satu nama PKS di enam kabupaten di seluruh Riau yang akan ditindak itu.
Ternyata ancaman serupa tidak hanya di Riau: merata di seluruh Indonesia. Total ada 280 PKS yang diancam –kalau perlu dipidanakan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman ternyata sudah resmi kirim surat ke Kapolri. Isinya pengaduan untuk 280 PKS itu: agar mereka ditindak. Alasannya: pengusaha telah melakukan permainan harga.
"Dengan kurs dolar tinggi seperti sekarang ini seharusnya harga pembelian TBS justru naik," tulisnya di surat ke kapolri itu. Berdasar monitoring lapangan, harga tandan buah sawit justru turun drastis.
Para pengusaha sebenarnya tidak bermaksud memainkan harga. Mereka panik oleh perubahan kebijakan pemerintah yang mereka anggap tiba-tiba. Mereka takut punya stok berlebih. Mereka ingin tahu lebih dulu kejelasan dari peraturan itu.
Namun petani sawit memang sangat marah. Mereka lebih marah pada pemerintah dari pada ke PKS. Alasannya: itu tadi, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tiba-tiba bahwa ekspor sawit harus lewat satu pintu BUMN. Kata ''BUMN'' sendiri sudah menimbulkan rasa kurangnya kepercayaan akan kelangsungan masa depan ekspor sawit.
Di seluruh Indonesia ada 1.200 PKS. Terbesar di Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kaltim, dan Kalteng. Jumlahnya terus bertambah. Sulawesi dan Papua pun kini sudah terwabah sawit.
Bahwa yang dilaporkan ke kapolri hanya 280 PKS. Dasarnya hanya dari sekitar itulah yang melaporkan jatuhnya harga. Tapi PKS yang belum dilaporkan pun sudah ikut takut.
Ke depan, mata kuliah di fakultas ekonomi rupanya harus dimasukkan teori baru ini: pembentukan harga tidak hanya ditentukan oleh ''hukum supply and demand'', tapi juga oleh ancaman pidana dari menteri pertanian.