Pemkab OKU Selatan Ikuti Sosialisasi MCP

5. Tata Kelola Keuangan – Kurangnya transparansi dapat memicu praktik korupsi yang merugikan pemerintah dan masyarakat.

6.Pengelolaan Sumber Daya Manusia – Risiko penyalahgunaan jabatan dan nepotisme.

7.Pelayanan Publik – Praktik suap dan pungutan liar dalam pelayanan publik.

8.Pengawasan Internal – Lemahnya pengawasan memungkinkan terjadinya penyimpangan yang tidak terdeteksi.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemerintah daerah semakin meningkatkan komitmen dalam penerapan MCP 2025 untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.