Ketua Pemuda Muhammadiyah Dukung Pemekaran OKU Timur, Pertimbangan Pemerataan Pembangunan

MARTAPURA - Dukungan Pemekaran wilayah di Kabupaten OKU Timur terus ramai disuarakan dari berbagai dari lapisan masyarakat. 

Setelah sebelumnya Tokoh Masyarakat Komering H Leo Budi Rachmadi serta Tokoh Pemuda Belitang Dwi Ratno.

Kali ini muncul pendapat dari Organisasi Kepemudaan Islam Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah OKU Timur. 

Menurut Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten OKU Timur Fahmi, bahwa ide pemekaran Kabupaten OKU Timur tentu memiliki tuntutan urgensi yang realistis.

Diantaranya dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk dan luas wilayah. Serta perlu juga dipahami bahwa pemekaran tersebut membawa implikasi luas.

BACA JUGA:Janjikan Bisa Gandakan Uang, Oknum Dukun di OKU Timur Raup Rp 48 Juta 

"Luas wilayah Kabupaten OKU Timur membuat masyarakat di pelosok kesulitan menjangkau layanan publik di pusat pemerintahan," katanya saat diwawancarai Rabu 01 Mei 2024.

Lanjut kata dia, seperti halnya dari wilayah Cempaka atau Semendawai Timur, untuk menuju pusat pemerintahan dengan menggunakan sepeda motor, misalnya, butuh waktu tempuh hampir dua jam. 

"Kondisi demikian dapat menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah daerah, untuk mewujudkan pemerataan indeks pembangunan manusia (IPM). Sementara Kabupaten OKU Timur ini merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumsel," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut kata Fahmi, melalui pemekaran wilayah, Pemda bisa lebih mendekatkan pelayanan publik karena akses penduduk ke pusat-pusat pelayanan menjadi lebih terjangkau.

"Disamping itu, kita harus melihat pemerataan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM. Dengan adanya pemekaran diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah," bebernya. 

BACA JUGA:Tokoh Komering: OKU Timur Layak di Mekarkan Menjadi 3 Kabupaten

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat dioptimalkan dengan mendekatkan jangkauan antara pemerintah dan masyarakat.

"Serta menciptakan kesejahteraan secara demokratis pada daerah pemekaran baru. Tentunya harapan kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkatkan," tuturnya.